HMI Dukung Kejari Bongkar Korupsi

102
0

CIAMIS – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciamis mendukung upaya Kejaksaan Negeri (Kejari) membongkar kasus dugaan korupsi retribusi objek wisata Situ Lengkong Kecamatan Panjalu, pengadaan mesin daftar hadir sidik jari (finger print) serta pengadaan makan minum (mamin) dan alat tulis kantor (ATK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pangandaran.

Ketua Umum HMI Cabang Ciamis Hernawan menerangkan, pengungkapan kasus korupsi itu merupakan langkah positif yang dilakukan kejari. “Bersyukur kejari saat ini sudah menetapkan tersangka untuk kasus KPUD Pangandaran,” kata Hernawan kepada Radar, Selasa (23/7).

HMI siap membantu dan mengawal pengungkapan kasus korupsi di Ciamis itu. Pihaknya juga mendorong penyelidikan kasus pengadaan finger print serta mamin dan ATK KPU pada aksi, Kamis (4/7).

Menurut dia, kejari harus melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai salah satu lembaga penegakan hukum sesuai dengan UI No 16 Tahun 2004. Kejari diharapkan bisa bersikap terbuka dalam menangani perkara korupsi UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. “Kami harapkan kejari bisa terbuka serta bisa menyelesaikan semua kasus tidak pidana korupsi yang ditanganinya sekarang sampai tuntas, tanpa tebang pilih,” kata dia.

Dikonfirmasi Radar, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis Toto Marwoto menyatakan, berkaitan kasus dugaan korupsi retribusi objek wisata Situ Lengkong. Toto enggan memberikan penjelasan lain terkait persoalan tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kejari Kabupaten Ciamis Andi Andika Wira SH MH menerangkan, untuk kasus dugaan korupsi retribusi objek wisata Situ Lengkong sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Pihaknya tengah mengumpulkan bukti-bukti dan sudah memintai keterangan orang-orang yang bersangkutan. Namun, belum menetapkan tersangka.

Menurut dia, pelaku diduga tidak menyetorkan retribusi objek wisata itu ke kas daerah Kabupaten Ciamis sejak 2015 hingga 2018. Adapun nominal kerugian dari kasus tersebut, pihaknya tengah meminta bantuan penghitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Kita masih meminta petunjuk dari BPKP,” ujar dia saat ekspose kasus di hadapan para jurnalis dalam momen peringatan Hari Bakti Adyaksa ke-59, Senin (22/7).

Kemudian, kata Andi, untuk kasus pengadaan mesin sidik jari terjadi di beberapa instansi yakni Dinas Pendidikan (Disdik), UPTD puskesmas dan kantor-kantor kecamatan di Kabupaten Ciamis. Kasus ini tengah dalam proses penghitungan kerugian negara. Calon tersangka kasus ini diduga melakukan mark up harga finger print. Pihaknya sudah memeriksa sekitar 50 saksi dari puskesmas, kecamatan dan Disdik.

Selain itu, kejari juga sudah melayangkan surat ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah berkaitan dengan pengadaan. Kemudian berkoordinasi dengan BPKP berkaitan dengan penghitungan kerugian negara.

Calon tersangka dalam kasus tersebut tidak menutup kemungkinan dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS) dan pihak ketiga. “Tunggu saja. Masih menunggu kerugian negara dan intinya kita secepatnya tetapkan tersangkanya,” kata dia. (isr)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.