HMI Investigasi Polemik YDKP-Pensiunan

23

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

CIAMS – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciamis menuntut DPRD dan Pemkab Ciamis segera menyelesaikan polemik antara pensiunan dengan Yayasan Dana Kematian dan Pensiun (YDKP) di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik). Aktivis HMI pun kini mengaku melakukan investigasi soal polemik tersebut.

“Kami, HMI sedang melakukan tahap investigasi di lapangan untuk mencari tahu kebenaran adanya pungutan tersebut,” terang Sekretaris Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciamis Sholihin Susanto kepada Radar, Kamis siang (25/10).

Polemik antara pensiunan dengan YDKP soal pencairan dana yang dipotong dari gaji PNS saat aktif itu, kata Wakil Sekretaris Bidang Hukum dan HAM Badko HMI Jawa Barat ini, harus segera dituntaskan DPRD dan Pemkab Ciamis. Pensiunan di lingkungan Disdik, kata dia, harus menerima dana tersebut dari YDKP.

“Kalau sampai DPRD dan Pemda tidak bisa menyelesaikannya, kami, HMI Cabang Ciamis akan mencoba melayangkan surat atensi kepada Kejari untuk segera menyelidiki kasus ini,” tegasnya.

Pihak YDKP pun, kata Solihin, harus menjelaskan soal dana yang mereka himpun dari PNS tersebut. Termasuk, menjelaskan payung hukum penghimpunan dana dari PNS tersebut.

Sementara, Ketua Yayasan Dana Kematian dan Pensiun (YDKP) Ciamis Endang Siregar saat dikonfirmasi Radar soal payung hukum YDKP, kemarin, tidak merespons.

Komisi IV DPRD Kabupaten Ciamis, sebelumnya, akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) terkait mandeknya pencairan dana pensiun di Yayasan Dana Kematian dan Pensiun (YDKP) untuk pensiunan.

“Upaya kita mencari tahu mengenai persoalan ini apakah ada keterkaitan dengan Disdik atau tidaknya,” ungkap Ketua Komisi IV DPRD Hendra Marcusi kepada Radar, Rabu (24/10).

Komisi IV juga akan mencari tahu mekanisme pemotongan gaji pegawai Rp 3.000 per bulan. “Kita tindaklanjuti secara serius,” terangnya.

Sekretaris Disdik Kabupaten Ciamis Drs H Wahyu Hidayat menyatakan pihaknya akan mengonfirmasi persoalan pensiunan dengan YDKP itu. Pasalnya, pegawai negeri sipil (PNS) yang aktif saat ini tidak ada yang jadi pengurus YDKP. Dia juga tidak tahu persis program dana kematian dan pensiunan yang dikelola oleh YDK itu. “Saya tidak tahu,” singkatnya.

Sebelumnya, pensiunan guru di lingkungan Disdik mempertanyakan keberadaan uang yang dipotong Rp 3.000 per bulan oleh YDKP. Seharusnya, setelah pensiun atau meninggal dia mendapatkan dana tersebut sebesar Rp 1 juta.

Program pemotongan uang guru dan tenaga kependidikan di SD, SMP dan SMA itu sudah berjalan sejak 1990. Kurang lebih ada sekitar 9.000 PNS yang mengikuti program ini.

Mantan Kepala SDN 1 Jalatrang Kecamatan Cipaku Dudung Supendi menerangkan sejak bertugas pada 1978, ada pemotongan gaji per bulan oleh YDKP. Pada awalnya pemotongan itu hanya Rp 1.000 per bulan. Selanjutnya menjadi Rp 3.000 per bulan. Dari program ini, pegawai yang pensiun atau meninggal dunia akan diberi Rp 1 juta.

Namun, kata Dudung, sejak pensiun pada 1 Agustus lalu, dana yang dijanjikan itu belum diberikan. Hal ini tidak hanya menimpa dirinya saja. Tetapi juga dialami pensiunan-pensiunan lainnya. “Yang saya juga belum diberikan yang dijanjikan setelah pensiun akan dapat Rp 1 juta,” terangnya kepada Radar, Selasa (23/10). (isr)

CALEG KITA

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.