Honorer Akan Diikutsertakan BPJS Ketenagakerjaan

48
0
KOMPAK. Bupati Garut H Rudy Gunawan bersama anggota Satpol PP Kabupaten Garut Selasa (17/12). Anggota Satpol PP non ASN akan didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. soni tarsoni / rakyat garut

TAROGONG KALER – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut akan mengikutsertakan seluruh pegawai bukan PNS pada program BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu dilakukan untuk memberikan jaminan kerja kepada para pegawai non PNS.

Bupati Garut H Rudy Gunawan mengatakan saat ini para pekerja bukan PNS di lingkungan Pemkab Garut secara bertahap sudah didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. “Target kami seluruh pegawai non-PNS ini sudah tercover BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya kepada Rakyat Garut di Hotel Harmoni Garut Selasa (17/12).

Mengenai pembiayaan premi, kata dia, pemkab mengupayakan agar tidak bersumber dari honor pegawai. Pihaknya akan menganggarkan dari APBD. “Kita anggarkan Rp 3-4 miliar untuk cover semuanya,” kata dia.

Rudy menyadari pentingnya mengikuti program perlindungan sosial bagi mereka yang bekerja. Oleh karenanya dia mengapresiasi kerja sama yang selama ini terbangun antara Pemkab Garut dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Perintis Garut Widya Satriyanto SKom mengatakan penting pemkab memfasilitasi pegawai non ASN mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu karena para pegawai sudah mendapat jaminan ketika melaksanakan pekerjaannya.

Mereka sebagai pekerja juga rentan kecelakaan kerja terutama dalam perjalanan pergi dan pulang bekerja. “Kebanyakan kasus kecelakaan lalu lintas, dia pergi dan pulang kerja kalau terjadi kecelakaan kita yang cover,” ujarnya.

Dia menerangkan khusus petugas Satpol PP, ikut menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sangat dianjurkan. Itu karena anggota Satpol PP bertugas di lapangan dan sangat rentan terjadi kecelakaan. “Ketika penertiban dan terjadi benturan dengan masyarakat dan mengalami luka, itu kita cover semuanya,” ujarnya.

Dia menerangkan yang dicover BPJS Ketenagakerjaan selain perawatan di rumah sakit juga memberikan santunan jika meninggal dunia. Saat ini, kata dia, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2019 terdapat sejumlah perubahan pada nilai jaminan santunan, mulai jaminan kecelakaan kerja hingga jaminan kematian (JK).

Jaminan kematian, santunan naik 100 persen dari Rp 23,2 juta menjadi Rp 42 juta, meliputi santunan kematian Rp 20 juta, biaya pemakaman Rp 10 juta dan santunan berkala Rp 12 juta. Kenaikan pun terjadi untuk jaminan kecelakaan kerja. Ada biaya-biaya atau santunan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan, seperti biaya alat bantu dengar Rp 2,5 juta, biaya kacamata Rp 1 juta dan biaya homecare Rp 20 juta (maksimum). “Intinya banyak keuntungannjika menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” kata dia. (yna)

loading...
Halaman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.