Mengajak Jangan Patah Semangat, Kawal Revisi UU ASN

Honorer Diminta Terus Bergerak

honorer

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

JAKARTA – Aksi penolakan rekrut­men CPNS 2018 di daerah-daerah ikut disuarakan Asosiasi DPRD Kabupaten Se­­luruh Indo­­nesia (ADKASI) ke­­pada Men­teri Penda­­ya­gunaan Apara­tur Negara dan Reformasi Biro­krasi (MenPAN-RB) Syafruddin.

Itu sebabnya MenPAN-RB diimbau untuk serius membahas revisi UU ASN.

“Honorer K2 terus menggelar demo di berbagai kabupaten. Saya katakan bahwa persoalan K2 bisa tuntas dengan revisi UU ASN yang sudah lama dibahas di DPR RI,” ujar Ketum ADKASI Lukman Said kepada JPNN, Jumat (14/9).

Dia mengajak seluruh honorer K2 untuk memusatkan perhatian ke Senayan dan mengawal pembahasan revisi UU ASN.

Lukman menambahkan ADKASI fokus melakukan gerakan mendukung tenaga honorer. Sebagai wakil rakyat di daerah, ADKASI punya tanggung jawab menyuarakan serta memperjuangkan aspirasi rakyat “Kami selalu di belakang honorer. Selama honorer belum diangkat PNS, ADKASI akan terus bergerak,” tegasnya

Sementara itu, demi memperjuangkan nasib honorer K2, Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) bertemu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin.

Pertemuan tertutup yang berlangsung kemarin (14/9) menyepakati beberapa hal. Salah satunya adalah percepatan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kami sudah bertemu MenPAN-RB dan menyampaikan gejolak penolakan rekrutmen CPNS 2018 yang terjadi di daerah-daerah. Pada dasarnya menteri ingin mencari solusi terbaik bagi honorer K2 di atas 35 tahun,” kata Ketum ADKASI Lukman Said.

Dia menyebutkan pada 24 September 2018 akan ada rapat kerja pemerintah dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Raker ini akan membahas revisi UU ASN. Rencananya Menteri Syafruddin akan hadir.

“Kami sampaikan kepada menteri, DPN ADKASI akan mengawal raker 24 September itu karena masalah K2 ini sudah terlalu lama,” ujarnya.

Lukman yang politikus PDIP ini menambahkan pihaknya juga menyerahkan beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang sudah dirumuskan ADKASI dengan honorer K2 ADKASI berharap, pemerintah bisa menjadikannya sebagai bahan masukan.

FPHI Minta Keadilan

Ratusan guru dan tenaga kesehatan yang tergabung dalam Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) mendatangi Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Jumat (14/9).

Kurang lebih sebanyak 500 orang honorer ikut dalam aksi tersebut. Mereka menyampaikan tiga tuntutan yakni menolak rekrutmen CPNS 2018, minta pemerintah batalkan PermenPAN-RB 36/2018. Selain itu mereka mendesak diterbitkannya Perpu untuk peningkatan status honorer menjadi CPNS.

Ketua Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Fahruroji mengatakan aksi tersebut dalam upaya menyampaikan tiga tuntutan terkait pelaksanaan CPNS tahun ini. ”Kita ingin meminta keadilan kepada pemerintah terkait rekrutmen CPNS,” ujarnya.

Sebab, kata dia, menyebutkan honorer yang tergabung dalam organisasi FPHI sebanyak 24 ribuan orang di seluruh Indonesia. Di mana 99 persen usianya di atas 35 tahun.

“Di FPHI ada eks honorer K1, eks K2 dan non kategori juga. Anggota kami 90% guru dan tenaga kependidikan, sisanya kesehatan, dan tenaga teknis lain,” tuturnya. (esy/jpnn)

loading...