Tempuh Jalur Hukum, Cari Capres yang Pro

Honorer K2 Akan Terus Melawan

86

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

JAKARTA – Sudah tiga hari ribuan Honorer Kategori 2 melakukan aksi di depan Istana Negara. Namun, selama itu juga keinginan bertemu Presiden Joko Widodo belum terpenuhi. Mereka menuntut diakomodir menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Ketua Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I), Titi Purwaningsih menyesalkan sikap Presiden Jokowi yang memilih blusukan ke pasar dibanding menemui ribuan honorer di Istana Merdeka. Pihaknya “mengancam” akan menempuh jalur hukum untuk mendapatkan keadilan. Tak hanya itu, jelang Pemilihan Presiden 2019, honorer K2 akan mengambil sikap politik jika tidak mendapat jawaban dari pemerintah. “Kita akan tempuh jalur hukum dan akan ambil sikap politik di bulan Januari 2019,” tegas Titi kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Jumat (2/11).

Titi mengatakan sebelum menentukan sikap politik, akan menunggu kebijakan apa yang dikeluarkan pemerintah setidaknya hingga Desember 2018. Harapannya pemerintah mengeluarkan kebijakan mengalokasikan anggaran yang diperuntukkan bagi honorer K2 di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019.

“Kita tunggu sampai bulan Desember. Ada tidak itikad baik pemerintah mengalokasikan anggaran buat K2 di APBN 2019. Kalau tidak, kita akan dukung capres yang pro honorer K2,” tuturnya.

Jika memang terkendala jumlah alokasi anggaran, kata Titi, pihaknya tidak mempersoalkan. Asal pengangkatan dilakukan secara bertahap, tetapi harus diperjelas mengenai jangka waktu pengangkatannya. “Ya tidak apa-apa (kalau baru sebagian, Red). Kan kita memang tidak minta diangkat sekaligus,” tambahnya.

Pasca aksi unjuk rasa di depan istana, kata dia, pihaknya belum memutuskan langkah selanjutnya. Seperti yang terjadi sebelumnya di beberapa daerah banyak guru honorer melakukan aksi mogok kerja.

Saat ini, kata dia, tengah berkonsultasi dan menyusun berkas yang akan disodorkan ke Mahkamah Agung (MA) . “Sementara belum ada aksi mogok. Kita nunggu jalur hukum dulu di proses. Tadi baru konsultasi, ini lagi kita pelajari setelah semua berkas yang dimaksud selesai baru,” tutup Titi yang belum mau merinci materi gugatan apa yang akan dilayangkan ke MA.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Syafruddin menjelaskan secara hukum sebenarnya permasalahan tenaga Honorer Kategori 2 (K2) sudah selesai dan harus sudah diakhiri pada 2014 lalu sebagaimana  diatur dalam PP Nomor 56 Tahun 2012. Namun realitanya masih ada persoalan khususnya bagi sekitar 439 ribu lebih THK 2 yang tidak lulus seleksi di tahun 2013.

“Masalah honorer ini sudah mengemuka dari tahun 2004 dan pemerintah sudah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap para honorer tersebut, baik THK1 maupun THK2,” ungkap Syafruddin di Jakarta, Jum’at (2/11).

Dijelaskan, sampai tahun 2014 pemerintah sudah mengambil langkah yang masif dan progresif dengan mengangkat secara otomatis 900 ribu lebih tenaga Honorer Kategori 1 (K1) dan sekitar 200 ribu K2 menjadi PNS. “Jadi apabila rujukannya hukum karena kita adalah negara hukum, maka permasalahan honorer seharusnya sudah selesai tahun 2014 seiring dengan diangkatnya kurang lebih 1,1 juta K1 dan K2 menjadi PNS,” tegas Syafruddin.(hrm/fin)

CALEG KITA

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.