Hanya untuk Warga Kabupaten Tasik
SIAPA BUPATI & WAKIL BUPATI PILIHAN ANDA?

2.8%

19.1%

7.1%

71%
Tuntutan Mendapatkan SK Bupati dan Insentif Belum Terkabulkan

Honorer K2 Kembali Kecewa

145
0

CIAMIS – Honorer Kategori 2 beraudiensi dengan DPRD dan Pemkab Ciamis Kamis (22/11). Tadinya, dari pertemuan itu mereka berharap mendapatkan SK penugasan dari Bupati dan insentif untuk anggaran 2019. Namun mereka lagi-lagi kecewa. Apa yang mereka harapkan, belum mendapatkan pengabulan.

Ketua Paguyuban Honorer Kategori 2 (K2) Kabupaten Ciamis Any Radiani mengaku kecewa. Audiensi dengan para pemangku kebijakan, baik DPRD Ciamis dan Pemerintah Ciamis, tidak ”menghasilkan apa-apa”. Tidak ada kepastian soal dua tuntutan K2 tersebut. Malah, Jumat pagi (23/11), dewan mengajak K2 studi banding ke Kabupaten Tasikmalaya. Karena di Kabupaten Tasikmalaya, honorer yang telah dapat SK dan insentif dari pemerintah.

“Padahal saya sudah bolak balik pada tahun 2017 dua kali dan tahun 2018 ini sekali ke DPRD Ciamis meminta hal itu, namun tetap hanya janji-janji saja, tapi belum dimasukan juga di anggaran tahun 2018 mengenai insentif,“ terang Any.

Any heran. Di saat anggaran untuk insentif K2 belum dianggarkan, hibah untuk kelompok lain sudah dianggarkan. Padahal, kata dia, jelas honorer K2 mengabdi kepada pemerintah puluhan tahun.

“Mana hati nurani puluhan anggota dewan yang bahkan sudah berapa periode jadi. Namun tidak dilihat nasib para honorer K2, kami ingin sekali diberikan anggaran,” tegasnya.

Dia sangat ingin honorer K2 mendapatkan perhatian pemerintah. Jangan terus diberikan harapan palsu. Berulangkali. Namun ingin sekali. Tapi jelas. Pasti.

“Kenyataan, saya kecewa. Hasil audiensi tidak memuaskan,” keluhnya.

Akan Tambah Dana Hibah

Anggota Komisi IV DPRD Ciamis Jaenal Arifin menyikapi menanggapi tuntutan K2. Pertama soal anggaran insentif. Menurutnya, anggaran untuk insentif harus masuk dulu ke RAPBD. Namun sampai saat ini, anggarannya belum ada. Itu sesuai laporan dari Dinas Keuangan. Dalam laporan tersebut, Dinas Keuangan tidak menganggarkan dana untuk insentif K2 di APBD. “Hal itu yang jadi persoalannya. Makanya kita telusuri alasan-alasannya nanti seperti apa?“ ungkapnya.

Anggota DPRD Komisi I Kabupaten Ciamis Dr H Masduki MM menambahkan. Prinsipnya, dewan mendukung semua tuntutan dari Honorer K2. Namun kaitannya dengan terbitnya SK Bupati, masih ”terganjal” Peraturan Pemerintah (PP) No 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

“Saya memohon perwakilan pemerintah di pusat bisa mencabut PP No 48 Tahun 2005 agar pemerintah daerah punya kewenangan untuk mengeluarkan SK bupati. Dengan adanya SK Bupati Ciamis tentang nasib para Honorer K2 selama pusat memperbolehkan pemerintah daerah nantinya akan mengikutinya,” terangnya.

Bagaimana dengan tuntutan anggaran insentif di APBD 2019? Masduki menjelaskan kesempatan K2 mendapatkan dana insentif masih terbuka. Terlebih, DPRD akan menambah dana hibah. (isr)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.