Siapa Calon bupati Tasikmalaya pilihan anda?
18%

82%

Honorer Kota Banjar Akan Ngadu ke Dewan

65
0
UNJUK RASA. Honorer di Kota Banjar saat menggelar unjuk rasa di Kantor Wali Kota beberapa waktu lalu. Kini mereka akan menyurati DPRD Kota Banjar untuk meminta hearing. Cecep herdi / radar tasikmalaya
UNJUK RASA. Honorer di Kota Banjar saat menggelar unjuk rasa di Kantor Wali Kota beberapa waktu lalu. Kini mereka akan menyurati DPRD Kota Banjar untuk meminta hearing. Cecep herdi / radar tasikmalaya

BANJAR – Ketua Aliansi Honorer Nasional (AHN) Cabang Kota Banjar Hanasa akan menyurati DPRD Kota Banjar. Mereka meminta DPRD memfasilitasi tuntutan mereka supaya honorer mendapat prioritas dalam penerimaan CPNS mendatang.

“Sebetulnya kita ingin curhat apa yang menjadi beban dan keprihatinan kita sebagai honorer. Karena tidak ada tanggapan dari kepala daerah maka kita mencoba menyampaikan permintaan hearing ke dewan,” kata Hanasa Senin (7/10).

Ia menjelaskan dalam surat permintaan hearing itu, AHN ingin dengar pendapat bersama dewan. “Kita ingin membuktikan keseriusan kita dalam berjuang. Honorer yang tergabung dan ingin menyampaikan aspirasi ini dari lintas OPD. Anggota yang masuk di AHN kurang lebih sudah 500-an honorer,” katanya.

Selain tuntutan honorer yang ingin diprioritaskan saat penerimaan CPNS, pihaknya juga ingin ada kenaikan upah. Selama ini, upah yang diterima honorer masih jauh dari kata layak.

“Kita akan mencoba untuk hearing bersama wali kota dan dewan. Kalau ini tidak berhasil maka akan kita layangkan surat yang sama sebanyak tiga kali. Kalau masih tidak digubris, kami akan menggelar aksi. Kalau dari aksi nanti tidak juga ditanggapi dan tuntutan kita tidak diakomodir, maka kami akan mogok kerja,” katanya.

Hanasa mengatakan banyak honorer dari lintas OPD yang sudah mengabdi belasan bahkan puluhan tahun. Namun sejauh harapan untuk menjadi pegawai negeri sipil tipis. Terlebih adanya aturan ketat dalam penerimaan CPNS.

Dikonfirmasi terkait rencana itu, Ketua DPRD Kota Banjar Dadang R Kalyubi menegaskan dalam hearing bisa dilakukan namun tetap menempuh prosedur.

“Bukan tidak bisa saat dengar pendapat nanti menghadirkan wali kota. Bisa saja, tapi sesuai prosedur karena ada etikanya. Dari dewan sendiri kami terbuka, silakan jika ingin meminta hearing karena kami sebagai perwakilan dari rakyat,” katanya. (cep)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.