Unjuk Rasa dan Doa Bersama di DPRD Garut

Honorer Minta UU ASN Direvisi

89
0
honorer

TAROGONG KALER – Ribuan honorer Kabupaten Garut melakukan aksi unjuk rasa dan doa bersama di depan Gedung DPRD Garut Kamis (28/11). Mereka menuntut pemerintah membuat regulasi baru dalam rekrutmen CPNS.

“Kami minta revisi UU ASN, dimana aturan untuk honorer usia 35 tahun ke atas agar bisa diangkat menjadi PNS,” ujar Ketua Forum Aliansi Guru dan Karyawan (Fagar) Kabupaten Garut Cecep Kurniadi di sela-sela aksi Kamis (28/11). Menurut dia, revisi UU ASN ini salah satu jalan bagi honorer yang sudah mengabdi lama.

Kata dia, apabila tak direvisi, honorer yang berusia 35 tahun ke atas sudah tak punya kesempatan untuk mendaftar CPNS. Padahal mereka sudah mengabdi hingga puluhan tahun. “Pengabdian mereka akan terkikis. Orang yang tadinya tak pernah mengabdi, bisa menggeser yang sudah mengabdi lama,” ujarnya.

Dia meminta pemerintah pusat memerhatikan kesejahteraan para honorer. Terutama guru honorer yang masih banyak mendapat upah di bawah UMR. Saat ini, kata dia, banyak honorer, khususnya guru yang digaji Rp 150 ribu sampai Rp 200 ribu sebulan. “Gaji seperti itu tidak cukup buat kehidupan sehari-hari,” kata dia.

Saat ini, kata dia, pemerintah menggembor-gemborkan akan mengangkat honorer yang usianya lebih dari 35 tahun menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK), tetapi dia menilai upaya hanya sebuah wacana. “Soal PPPK, regulasinya juga belum jelas. Saat ini honorer yang dinyatakan lolos ujian PPPK belum mendapat keputusan. Buat dapat NIP (nomor induk pegawai) dan sebagainya belum ada kepastian,” katanya.

Bahkan honorer PPPK yang lulus bisa jadi tergeser oleh CPNS yang ikut ujian pada tahun depan. Nasib honorer semakin terkatung-katung karena pemerintah tak mau bersikap tegas. “Kecemasan ini wajar. PPPK saja belum jelas seperti apa. Sekarang sudah membuka CPNS untuk umum. Sedangkan kami yang mengabdi lama diabaikan,” ujarnya.

Anggota Komisi 4 DPRD Garut Yuda Puja Turnawan menyepakati semua tuntutan dari honorer. Mereka menginginkan adanya revisi UU ASN nomor 5 tahun 2014. “Selain itu juga penuntasan regulasi PPPK agar guru honorer yang telah seleksi di bulan Februari, bisa segera diangkat menjadi PPPK,” terangnya.

Secara kelembagaan, lanjutnya, asosiasi DPRD se-Indonesia telah memperjuangkan tuntutan honorer. Pihaknya akan kembali beraudiensi ke Komisi II dan Baleg DPR RI untuk menyampaikan tuntutan guru honorer Garut. (yna)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.