Legislator, DPRD Kota Tasikmalaya

Infrastruktur Tuntas, Lanjut Benahi Lingkungan dan Sosial

32
Ichwan Shafa, S.E., M.Pd.I

Infrastruktur di Kota Ta­sikmalaya, memang cukup pesat. Bahkan sebagian menganggapnya sudah tuntas dan sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Keberhasilan pem­­bangunan infrastruktur di era pemerintahan saat ini, tidak terlepas dari peran dan dukungan DPRD Kota Tasikmalaya.

Salah satunya adalah Ichwan Shafa SE, M Pd.I, yang kini menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya.

Pria yang pernah bekerja di beberapa perbankan ini, memberikan nilai positif atas pembangunan infrastruktur. Meskipun, kata Ichwan, ada beberapa hal yang tetap harus diperbaiki, sehingga tidak menimbulkan persoalan seperti pembangunan jalan lingkar utara.

“Untuk infrastruktur saya rasa sudah tuntas, tinggal pemeliharaannya. Meskipun ada beberapa proyek yang terganggu aspek-aspek hukum, itu pun sebuah dinamika yang memang harus ada perbaikan ke depan, supaya program-program yang dilaksanakan bisa lancar,” tegas suami dari Sri Wiati Pamuji SH ini.

Sebagai anggota DPRD, lanjut Ichwan, dirinya mencatat ada beberapa hal penting yang harus menjadi bahan perbaikan semua pihak.

Pertama, kata Ichwan, mengenai penegakan Perda No. 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya. Keberadaan perda tersebut, saat ini belum diketahui masyarakat secara menyeluruh hingga ke akar rumput.

“Kami pantau sampai dua ribu sembilan belas ini, baru ada sosialisasi sampai tingkatan RT, karena memang ada sosialisasi dari tingkat kelurahan. Ke depannya, semua masyarakat harus tahu. Bahkan tidak hanya Perda ini saja, tapi juga Perda yang lainnya,” terangnya.

Dengan adanya Perda Tata Nilai, lanjut Ichwan, sebagai salah satu cara untuk mencegah munculnya penyakit-penyakit sosial di masyarakat. Terlebih lagi saat ini dengan perkembangan Kota Tasikmalaya yang semakin maju, penyakit sosial pun kian tumbuh. Salah satunya adalah munculnya komunitas LGBT (Lesbi, Gay, Biseksual dan Transgender).

“Beberapa waktu lalu, kami dari tim pernah berkomunikasi dengan anggota komunitas LGBT. Kondisi ini sangat kami khawatirkan,” ungkap Ichwan.

Dengan melihat kondisi tersebut, menurut Ichwan, sudah saatnya pemerintah dan semua pihak fokus pada pembenahan kondisi sosial masyarakat, sehingga bisa tercipta tatanan masyarakat yang semakin baik lagi.

Kedua, lanjut Ichwan, ada beberapa kelemahan yang masih dirasakan dalam pembuatan program kerja di dinas-dinas. Hasil pengawasan dari DPRD Kota Tasikmalaya, terhadap kinerja dinas, meskipun tidak semua dinas, ada yang harus dikoreksi yaitu dalam penyusunan program kerja tidak hanya sekadar untuk penyerapan anggaran saja.

“Tidak hanya selesai sampai anggaran terserap, administrasi berjalan baik saja, tapi harus betul-betul program yang mengena kepada masyarakat. Tidak hanya sekadar selamat dari pemeriksaan BPK atau Inspektorat saja. Tapi kami mendorong dan mendukung program yang lebih inovatif, ada capaian kinerja dan output yang berhasil,” tandas pria yang hobi membaca ini.

Tidak hanya itu saja, papar Ichwan, berkaitan dengan aspirasi dari masyarakat yang masuk melalui anggota DPRD pun, ke depannya harus diselaraskan dengan visi dan misi, tema pembangunan juga tema anggaran yang dimiliki Kota Tasikmalaya, sehingga bisa mewujudkan pembangunan yang saling berkesinambungan.

Ketiga, lanjut Ichwan, yang menjadi catatan bersama baik dari Komisi II maupun pemerintah adalah masalah keterlibatan semua perusahaan yang ada di Kota Tasikmalaya untuk penyaluran dana CSR (Corporate Social Responsibility). Terkait masalah CRS ini, meskipun sudah memiliki perda sebagai payung hukum, namun hingga saat ini belum adanya sebuah kebersamaan di dalam pelaksanaan CSR ini, antara program pemerintah dengan program yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

“Ada beberapa ide dan gagasan yang nanti akan saya sampaikan agar CSR ini bisa merata juga selaras dengan program yang dimiliki pemerintah Kota Tasikmalaya. Ide besarnya harus ada satu wilayah di Kota Tasikmalaya yang dijadikan pilot project, di mana daerah tersebut belum tersentuh pembangunan yang maksimal. Kemudian nanti kita rincikan apa saja kebutuhan dari daerah itu, yang selanjutnya disampaikan ke perusahaan-perusahaan yang akan menyalurkan CSR,” papar Ichwan.

Dengan adanya pilot project seperti itu, kata Ichwan, nantinya bisa terlihat dengan jelas hasilnya. Dari satu wilayah berganti ke wilayah lain, dan secara kontinyu. Mulai dari infrastruktur, potensi wilayahnya, pemberdayaan ekonominya hingga kebutuhan lainnya.

“Yang sudah berjalan sekarang memang terasa juga manfaatnya oleh masyarakat, tapi ya tidak merata. Pilot project ini juga nanti kita libatkan banyak pihak, mulai dari akademisi, universitas, semua dinas. Dan ini catatan kita bersama, mudah-mudahan ini bisa berjalan di tahun-tahun yang akan datang,” tandasnya.

Catatan lain yang ingin segera dituntaskan dan dilanjutkan Ichwan adalah pembenahan persampahan. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan di mana saja, bahkan ke sungai-sungai. Namun dari sisi lain pemerintah juga belum maksimal dalam menyediakan infrastruktur persampahan.

“Selain sampah juga mengenai penyelamatan sumber-sumber mata air. Bagaimana sumber mata air ini tidak hilang, karena air merupakan sumber kebutuhan yang besar bagi manusia,” harapnya.

Hampir lima tahun duduk sebagai anggota DPRD Kota Tasikmalaya periode 2014-2019, ada banyak pengalaman yang dilalui Ichwan. Selain ikut membahas beberapa perda bersama anggota lainnya di panitia khusus, dirinya pun kerap turun ke masyarakat mendengarkan segala aspirasi.

Salah satu perda yang diketuainya adalah pembahasan Perda Penyertaan Modal untuk Bank BJB pada tahun 2017 lalu.

“Dalam setiap pembahasan perda tentu tidak selalu mulus. Ada dinamika, ada pro dan kontranya, karena masing-masing anggota punya pemahaman yang berbeda. Begitu pun saat membahas penyertaan modal ke BJB, tapi pada akhirnya semua setuju dan paham,” ungkap pria yang kerap disapa Abah Rawu ini.

Namun demikian, hal yang paling menyenangkan bagi Ichwan adalah ketika dirinya berkumpul dengan masyarakat. Banyak masukan bahkan juga kritikan yang diterimanya.

“Saya lebih senang ada yang mengkritik dan memberi masukan. Sebagai anggota DPRD, tidak boleh alergi kritikan, karena itu sebagai bahan introspeksi diri agar lebih baik lagi, juga sebagai bentuk penilaian kinerja saya di DPRD oleh masyarakat,” tuturnya.

Tidak hanya hal-hal positif saja yang kerap didengar Ichwan, tidak sedikit juga masyarakat yang memberikan stigma negatif terhadap anggota DPRD. Terlebih dengan banyaknya kejadian di daerah lain, di mana banyak anggota DPRD yang tersandung masalah. Hal-hal seperti itu, kata Ichwan, adalah hal biasa yang harus dilaluinya dan menjadi satu tantangan besar bahwa tidak semua anggota DPRD seperti itu. (red)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.