Ini 12 Koperasi Abal-abal yang Dibekukan Pemerintah

26

Pemerintah malalui Kementerian Kementerian Koperasi dan UKM  (Kemenkop dan UKM) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga di penghujung akhir 2018 telah membongkar 12 kasus penipuan berkedok koperasi.

Dari ke-12 koperasi abal-abal tersebut, saat ini sudah masuk di ranah hukum bahkan ditingkat pengadilan.

Ke-12 koperasi bermasalah itu adalah Koperasi Cassava Agro (Bogor), KSP Pandawa Mandiri Grup (Kota Depok), KSP Wein Sukses (Kupang), KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera (Cirebon), KSPPS BMT CSI Madani Nusantara (Cirebon), Koperasi Pandawa/Koperasi Indonesia (Malang), Koperasi Bintang Abadi Sejahtera (Bogor), Koperasi Segitiga Bermuda (Gowa), Koperasi Merah Putih (Tangsel), Koperasi Budaya Bank Bumi Daya (Riau), Koperasi Harus Sukses Bersama (Jambi), dan Koperasi Karya Putra Alam (Bogor).

Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, Suparno mengatakan, banyaknya penipuan mengatasnamakan koperasi di era digital saat ini disebabkan lantaran masyarakat cenderung ingin mendapatkan uang dengan mudah. Diiming-imingi bunga investasi tinggi langsung mau tanpa berpikir panjang.

“Masyarkat kita mudah tergiur dengan keuntungan sangat besar. Kalau ada penawaran 30% per bulan masyarakat kita sangat mudah tergiur. Ini namanya masyarakat ingin cepat kaya dalam waktu cepat, ini keserakahan,” katanya di Jakarta, Selasa (4/12).

Dia menilai, pemahaman masyarakat terkait koperasi masih sangat kecil. Hal tersebut dapat dilihat dari tingginya tingkat pengaduan yang diterima oleh pihaknya.

Untuk itu, langkah yang akan ditempuh oleh Kemenkop dan UKM adalah upaya preventif bersama OJK, PPATK, KPPU, dan bank dunia. Dengan adanya kerjasama melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi tersebut, diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana cara memahami legalitas koperasi yang resmi atau abal-abal.

“Tingkat pemahaman masyarakat terhadap koperasai belum fix. Untuk mengantasipasi investasi bodong, kami akan melakukan tindakan preventif, edukasi dan sosialisasi. Supaya masyarakat melek literasi koperasi. Dan kita perlu juga lakukan survei berapa persen yang ikut dan tahu koperasi,” tutur dia.

Untuk itu dia mengimbau kepada masyarakat, agar lebih berhati-hati dalam memilih koperasi simpan pinjam (KSP). Menurutnya, di era digitalisasi saat ini penipuan berkedok mengatasnamakan koperasi sangat mudah dilakukan.

“Banyaknya penipuan mengatasnamakan koperasi apalagi di era digital. Masyarakat harus teliti lah. Jangan mudah tergiur sama keuntungan besar. Kalau ada yang tawarkan investasi, cari tau dulu kantornya di mana, sudah ada izinnya atau belum. Cek dulu di Kemenkop UKM,” katanya.

Ketua Satgas Waspada Investasi OJK, Tongam Lumban Tobing menjelaskan, 12 koperasi yang dibekukan tidak memiliki badan hukum sehingga dinilai ilegal.

“Kerugiannya memang tidak bisa kita deteksi secara jelas, tapi seperti contohnya di Pandawa Depok itu kerugiannya Rp5,8 triliun. Kemudian CSI Rp 3triliun lebih,” ujarnya

Selain persoalan kasus penipuan berkedok koperasi, pihaknya saat ini juga tengah memonitor terkait maraknya perusahaan berbasis financial technology atau fintech, yang menawarkan pinjaman dan kredit online. Permasalahannya, banyak di antara mereka belum mengantongi izin resmi dari OJK.

Cara modus baru penipuan berkedok koperasi yang dilakukan sejumlah Fintech ilegal tersebut, kata dia, dilakukan dengan cara menduplikat website resmi koperasi yang legal.

“Modus saat ini copy website yang seakan-akan kegiatan ditawarkan legal. Jadi mirip duplikasi website yang resmi dan fitur-fitur itu bisa sama. Akhirnya ada fitur-fitur yang diperuntukkan untuk menjebak masyarakat,” terangnya.

Pengamat Koperasi, Suroto menilai bahwa maraknya penipuan berkedok koperasi dikarenakan lemahnya regulasi tentang fungsi kepengawasan koperasi yang diatur di UU No 25 yang eksisting, hingga saat ini sedang dibahas di parlemen.

“Dengan maraknya koperasi-kopersi ilegal, ini menjadi warning untuk kita semua untuk memperkuat fungsi UU itu supaya nanti bisa memberikan sanksi tegas untuk menertibkan koperasi-koperasi ilegal ini,” katanya kepada Fajar Indonesa Network (FIN), Selasa (4/12).

Namun, dia mencurigai ada upaya pelemahan dalam pembahasan UU tersebut yang hingga sekarang dibahas oleh Panitia Kerja DPR. Pasalnya, ada sanksi yang dihilangkan di dalamnya.

“Nah, yang anehnya, sanksi-sanksi yang dulu sudah masuk di Parlemen justru dihilangkan, ini saya curiga ada lobi-lobi di tingkat tinggi, sehingga khawatir nanti regulasinya menjadi lemah lagi,” ujarnya.

“Sanksi dihapus itu berupa denda Rp5 miliar. Dikenakan apabila kedapatan membuat koperasi tapi bukan koperasi. Kita kalau menganut hukum progresif kan kepada kurungan dan dendanya juga harus ditinggikan. Jadi orang tidak main-main lagi pakai koperasi,” tambah dia.

Dia meminta pemerintah harus menjelaskan kepada masyarakat, apabila ada koperasi-koperasi yang sudah tidak menajalankan prinsip koperasi, langsung dipublikasikan melalui media.

“Jadi saya berharap regulasinya nanti tetap imperatif dan memperkuat sanksi itu, yang sekarang dibahas di Panitia Kerja DPR,” tutupnya.

(Der/FIN/radartasikmalaya)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.