Anggaran Belanja Pangandaran Tembus Rp 1,2 Triliun

Insentif Honorer Naik Rp 400 Ribu

69

PARIGI – DPRD Kabupaten Pangandaran telah menyetujui penetapan Raperda Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pangandaran tahun 2019. Penetapan yang dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan beberapa unsur stakeholder.

Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Iwan M Ridwan mengatakan pembahasan APBD tahun 2019 sudah selesai dilaksanakan dan tanpa hambatan apapun. ”Ada beberapa hal yang menjadi kesepakatan dalam pembahasan kali ini,” ungkapnya kepada Radar saat diwawancara di gedung DPRD Rabu (28/11).

Menurut dia, kesepakatan yang dimaksud adalah mengenai pembiayaan pembangunan RSUD yang sampai saat ini mencapai Rp 238 miliar. Kemudian kebijakan menaikan insentif RT/RW yang mencapai Rp 500 ribu per orang, selanjutnya pemberian honor kepada guru-guru honorer dibawah Kemenag. ”Tahun depan mereka akan diberi insentif sebesar Rp 3,6 juta per tahun, sebagai bentuk apresiasi bagi guru,” terangnya.

Untuk guru honorer khususnya K2, akan mendapat kenaikan insentif sebesar Rp 400 ribu, jadi mereka akan mendapatkan Rp 700 ribu per bulanya. ”Itu untuk guru honorer dibawah Dinas Pendidikan,” katanya.

Sementara itu, lanjut Iwan, kepala desa akan mendapatkan motor dinas, mereka sudah menganggarkan sebesar Rp 30 juta per unitnya. ”Mungkin sekelas N-Max lah, kalau dengah harga segitu,” tuturnya.

Menurut dia, pemberian motor dinas tersebut merupakan kabar gembira untuk kepala desa. ”Karena untuk harga N-Max sendiri kisaran Rp 28 jutaan,” terangnya.

Selain itu, lanjut Iwan, penganggaran juga diperuntukkan bagi pembangunan Kantor Polsek Langkaplancar, penyelesaian beberapa jembatan serta ruas jalan. ”Sementara untuk banprov untuk penataan objek wisata bertambah Rp 40 miliar, jadi total banprov itu Rp 80 miliar,” katanya.

Sehingga, total Belanja Kabupaten Pangandaran mencapai Rp 1,2 triliun di tahun 2019. ”Sedangkan untuk belanja langsung sebesar Rp 608 miliar dan belanja tidak langsung sebesar Rp 679 miliar,” terang Iwan.

Untuk belanja tidak langsung pegawai sebesar Rp 437 miliar, belanja hibah Rp 27 miliar, belanja bansos Rp 3 miliar, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemdes sebesar Rp 11 miliar, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemdes sebesar Rp 197 miliar dan biaya terduga sebesar Rp 2,5 miliar.

Belanja langsung pegawai sebesar Rp 23 milair, belanja barang dan jasa (barjas) Rp 222 miliar dan belanja modal Rp 363 miliar.

Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 144 milair, dana perimbangan sebesar Rp 885 miliar dan pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 191 miliar.

Sementara ntuk SILPA tahun anggaran sebelumnya mencapai Rp 66 miliar dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp 1 miliar.

Wakil Bupati Pangandaran H Adang Hadari mengatakan pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan pariwisata, tetap menjadi prioritas di tahun 2019. ”Pokoknya yang menjadi isu strategis tetap menjadi prioritas kita, termasuk pembangunan jalan-jalan yang menghubungkan antar daerah dan juga jalan wisata,” terangnya.

Kalapun tidak selesai dalam anggaran murni 2019, kata dia, akan kembali dianggarakan pada perubahan 2019. ”Untuk kekurangan pembangunan rumah sakit sendiri tinggal Rp 183 miliar dari APBD Rp 63 miliar, provinsi Rp 25 miliar, pusat Rp 37, 8 miliar, jadi masih kurang Rp 12 miliar tapi itu bisa diakali dari defisit,” jelasnya. (den)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.