Intel Kejaksaan Jaga Ketahanan Budaya, Kejagung : Budaya Perekat NKRI

80
0
Loading...

JAKARTA – Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) akan memasukan Kejaksaan Agung dalam hal ini Direktur B pada Jaksa Agung Muda Pidana Intelijen (Jamintel), M Yusuf sebagai Tim Pokja Koordinasi Pelestarian dan Pengelolaan Warisan Budaya dan Alam Indonesia.

Peran Kejaksaan dalam hal ini intelijen dalam menjaga ketahanan budaya sangat diperlukan, pasalnya Kejaksaan mempuyai intelijen hingga pelosok daerah.

Direktur B pada Jaksa Agung Muda Pidana Intelijen (Jamintel), M Yusuf menjelaskan budaya menjadi perekat persaudaraan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pasalnya ketertiban umum akan terjaga jika masyarakat mnegtahui dan paham terhadap budaya di daerah masing-masing.

“budaya itu perekat, menjaga ktertiban umum, agamanya apapun kalau budayanya sama tentram,kalau kita biarkan hilang, gimana. ” katanya saat berbincang dengan Fajar Indonesia Network (FIN), Kemarin.

Karena itu, kata Yusuf, ketahanan budaya harus bener-benar dijaga. Kejaksaan, lanjut pria yang dikenal supel dalam bergaul ini, memiliki beberapa strategi untuk menjaga ketahanan budaya.

Loading...

Pertama melakuakn penguatan sinergitas dengan berbagai Kementerian, Lembaga dan stakeholder yang berkaitan dengan kemajuan budaya.

Kemajuan budaya, lanjut Yusuf, yaitu memajukan budaya yang kemudian menjaga pelestarian dari ancaman-ancaman gangguan, serta pengembangan dan pembinaan budaya itu sendiri.

“satu selain penguatan sinergitas juga penguatan data-data faktual, misalkan berapa museum tingkat nasional, tingkat internasional, misalkan ada budaya serumpun yakni budaya yang ada dibeberapa negara lain sama ya diangkat menjadi budaya dunia,” jelasnya.

Saat ini, kata Yusuf, langkah yang tengah dilakukan dalam menjaga ketahanan negara yakni melakukan pendataan singkronasi data untuk mengetahui mana yang masuk dalam cagar budaya, museum, warisan, susuan kerajaan dan lainnya.

“ini masuk dalam program jaga negeri. ini kan masuknya ketahanan budaya, kita menjaga budaya budaya kita, suaka maupun purbakala, warisan dahulu harus terjaga dan terinventarisir dengan baik, baik daerah maupun oleh nasional,” tegasnya.

Langkah ini, lanjut Yusuf, juga meruapakn antisipasi adanya gangguan-gangguan dari asing yang ingin mengkalim budaya Indonesia sebagai budaya negaranya.

“kita jaga , kita daftarkan invetarisasi, bahwa ini hak patennya sudah milik indonesia, daftarnya ke Kemenkumham, kita harapakan kementerian yang mempuyai kewenangan soal budaya yang mengeluarkan sertifikasinya. jadi budaya mengeluarklan budaya. ini perlu dirembukan,” tegasnya.

Tak hanya itu, peran Kejaksan dalam menjaga ketahanan budaya juga cukup luas yakni selain melakukan pengawasan juga menlakukan pendeksian dini sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan terjadinya konflik budaya seperti Kerajaan dna Kesulatan yang sama-sama merasa saling benar.

“jadi peran kejaksaan, kita menjaga, pengawasannya, pembinaanya, pengembangannya, nanti kita lihat, misalkan terjadi konflik, kita masuk ke situ jangan sampai terjadi konflik, detiksi dini, pencegahan jangan sampai mengganggu keteriban umum, kalau kita berbudaya, ketertiba dan ketentraman itu pasti terjaga,” tegasnya.

Selanjutnya keseriusan Kejaksaan dalam menjaga ketahanan budaya bisa dilihat melalui Perintah Jaksa Agung (Perja) Nomor 013 Tahun 2017 yang intinya memerintahakan seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi dan Negeri untuk mengetahu adat sitiadat dan kearifan lokal daerah.

“kepemimpnan mengetahui adat istyiadat,kearifsn lokal, teritorial, ini strateginya, masa kepala kejaksaan tidak mengetahuai kearifan lokal, misalkan di sana adat istiadat penganiayaan cukup berdamai, ya sudah, orangnya sudah berdamai masa dihukum tinggi,” ujarnya.

Dia juga mencontohkan budaya daerah yang berkaitan dengan penegakan hukum, mislkan di Aceh ada seseorang melakukan perjinahan, hukum yang berlaku di Aceh hukum cambuk, lalu soal ganja yang di Aceh sudah biasa digunakan untuk bumbu masakan.

“misalnya di aceh masalah ganja dianggap biasa karena buat bumbu masak, kecuali bawa kiloan, di bali sabung ayam, budaya disana masa di anggap pidana judi, ini kearifan lokal. kalau hukum positif kan kaku. penegakan hukum kan buat keadilam. kalau masyarakatnya sudah adil mau ngapain” tegasnya.

Jadi, menurutnya seorang jaksa harus mengetahui budaya daerah dimana menjadi tempat tugasnya, agar memahami apa yang menjadi kearifan lokal di daerah tersebut, sehingga tidak salah dalam mengambil langkah sebagai aparat penegak hukum.

“jaksa yang mengetahui budaya, sejarah akan merasakan menyatu dengan budaya setempat, budaya itu perekat menjaga ktertiban umum, gangguan ada, duduk bersama mana budaya mana adat,” tutupnya.

Sebelumnya, Asisten Deputi Warisan Budaya, Kemenko PMK, Pamuji Lestari mengatakan dalam Surat Permenko PMK nomor 20 tahun 2016 menyatakan Tim Koordinasi Pelestarian dan Pengelolaan Warisan Budaya dan Alam Indonesia menugaskan 12 kementerian dan 6 kelompok kerja (pokja), namun setelah dilakukan evaluasi dalam urusan Kebudayaan melibatkan banyak kementerian dan lembaga yang harus ikut terlibat.

Saat ini, kata Pamuji Lestari, ada 26 kementerian dan lembaga sedang dalam proses untuk diusulkan kembali masuk dalam Tim Koordinasi Pelestarian dan Pengelolaan Warisan Budaya dan Alam Indonesia.

Hal ini diungkapkan usai menghadiri rapat koordinasi pemajuan kebudayaan yang digelar Direktur B pada Jaksa Agung Muda Pidana Intelijen (Jamintel) di Kejaksaan Agung, Jakarat.

Lalu terkait digadengnya Kejaksaan Agung, dalam hal ini Direktur B pada Jaksa Agung Muda Pidana Intelijen (Jamintel), Pamuji Lestari mengaku baru mengetahui adanya direktorat dan kasubdit khusus yang menangani sosial budaya dan kemasyarakatan di Kejaksaan Agung.

Sehingga dari 26 kementerian dan lembaga itu saya janji akan masukkan (Kejaksaan) ke dalam SK Kemenko PMK yang baru nanti, tegasnya.

Menurutnya adanya direktorat dan kasubdit khusus yang menangani sosial budaya dan kemasyarakatan di Kejaksaan Agung menjadi sesuatu hal yang luar biasa dalam berkoordinasi, kreatif dan komunikatif dalam menyelesaikan persoaln yang beerkaiatan dengan masyarakat khususnya sosial, budaya dan kemasyarakatan.

kaitannya banyak konflik konflik sosial di masyarakat daerah yang terkait dengan budaya dan kami akan menempatkan didalam SK Pernenko PMK sebagai pengendalian pengawasan.

Harapan kita di sana kejaksaan masuk dapat lebih mudah, kalau ada konflik konflik kita serahkan ke yang lebih kompeten yakni kejaksaan, ujarnya.

Apalagi, kata Pamuji, Direktorat sosial budaya dan kemasyarakatan berada dibawah Jaksa Agung Muda Intelijen, artinya setiap persoalan terkait kebudayaan, sosial dan kemasyarakatan dapat dipantau melalui intelijen Kejaksaan sesuai dengan kewenangannya.

Ini yang saya minta ke Kejaksaan Agung yang mempunyai intel-intel yang kami tidak punya, Kemenko PMK tidak bisa melakukan itu karena bukan dibidang kami, nah di kejaksaan sangat signifikan mengerjakan itu, kejaksaan dalam bidang intelijen dapat memberikan solusi konflik.

Kami akan dorong kejaksaan untuk dapat membantu menyelesaikan konflik konflik budaya yang terjadi saat ini tutupnya. (Lan/FIN)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.