Investigasi Jangan Tebang Pilih

153
0

BANJAR – Aktivis institute research and democracy (inreed) & advokat PBH Peradi Kota Banjar Kukun Abdul Syakur Munawar SH, MH meminta investigasi yang dilakukan Inspektorat dalam menguak dugaan kasus pemalsuan surat perintah (SP) honorer tak tebang pilih.

Jika dalam proses investigasi mengendus adanya aktor intelektual yang menyeret nama seorang pejabat maka diharapkan tim investigasi tetap memprosesnya sesuai aturan, tanpa pengecualian.

“Kita pantau. Kita berikan ruang dan kepercayaan selebar-lebarnya oleh masyarakat baik kepada kepolisian yang juga sudah melakukan penyelidikan maupun kepada pemerintah kota yang berproses investigasi. Kita dukung supaya kasus ini cepat tuntas dan tidak lagi terulang kasus yang sama ke depannya,” ujar Kukun Selasa (17/4).

Selanjutnya, pria berkaca mata ini memandang pemerintah kota harus mempertanggungjawabkan laporan hasil investigasi secara jujur dan terbuka kepada publik.

“Kita pantau. Kita kawal demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabilitas pemerintah juga dalam melaporkan hasil investigasi harus transparan,” kata magister hukum ini.

Dari aspek hukum, dia menilai tidak ada target waktu untuk menyelesaikan kasus ini. Namun ketika hasil penyelidikan dan investigasi sudah cukup dan mengarah ke pidana maka segera diproses sesuai hukum.

“Mari kita kawal mari kita support. Kita berikan dukungan moral terutama bagi penegak hukum yang punya kewenangan mengusut dan memproses kasus ini secara hukum,” katanya.

Ketua DPRD Kota Banjar Dadang R Kalyubi juga mendorong supaya dugaan kasus pemalsuan SP honorer segera dituntaskan. Baik oleh pemerintah kota maupun kepolisian.

“Ya dituntaskan secepatnya we atuh. Yang seharusnya salah ya salah. Yang benar ya benar. Cari solusinya jangan sampai terjadi gejolak di Kota Banjar. Tuntaskan sesuai prosedur,” ungkapnya. (cep)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.