Investor Tertarik Sampah Tasik

56
BERSERAKAN. Sampah berserakan di Jalan A H Witono Jalur 2 Pasar Cikurubuk, Minggu (5/8). Dinas LH berencana membuat Satgas Resik untuk menanggulangi TPS liar.

JAKARTA – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tasikmalaya mendapat respons positif saat memaparkan investasi pengelolaan sampah di Kota Tasik pada Seminar Hasil Penelitian Perkumpulan Ekonomi Indonesia Jerman (Ekonid) di Hotel Ayana Midplaza Jakarta.

“Alhamdulillah beberapa perusahaan nampaknya tertarik untuk menjadi investor. Dari 70 undangan yang hadir sampai sekitar 100 lebih pengusaha. Bahkan ada dari luar negeri. Ini kesempatan kami menjajakan kerja sama menangani persoalan pengelolaan sampah,” papar Kepala DLH Kota Tasikmalaya H Dudi Mulyadi saat dihubungi Radar, Rabu (15/8).

Menurutnya, Ekonid juga merekomendasikan supaya pemkot segera berkomunikasi dengan Cilacap. Karena, daerah tersebut terbilang sukses melakukan pengolahan sampah. Meski implementasinya menghabiskan waktu empat tahunan. “Kita direkomendasikan supaya survei melihat daerah yang sudah menjalankan pengolahan sampah dengan mesin. Sampah menjadi berharga ketika sudah diolah dan menjadi produk dalam bentuk lain,” jelasnya.

Pihaknya akan secara bertahap menindaklanjuti upaya yang sudah ditempuh setengah jalan ini. “Ada beberapa pengusaha menawarkan diri. Dan kemungkinan nanti ada penyandang dananya. Tetapi sebelum itu berjalan, harus ada proses dulu minimal bekerja sama dengan daerah yang sudah sukses jalankan pengelolaan sampah,” tuturnya.

Dudi mengatakan apabila pemkot terus melakukan pembebasan lahan untuk memperluas TPA Ciangir, tentu masih menyisakan persoalan. Berbeda dengan melakukan pengadaan alat pengolahan sampah yang ditaksir dapat menguras 60 persen volume sampah di TPA. “Kalau gunakan alat tahap pertama yang senilai Rp 1,8 sampai 2,5 miliaran itu, dia bisa mengolah 150 ton sampah per hari. Kita saja sehari bisa mengangkut sekitar 180 ton ke Ciangir,” terang Dudi.

Dia memprediksi apabila pemkot melakukan pengadaan lahan empat hektare paling tidak harus merogoh kocek sekitar Rp 6 miliar dengan daya tampung untuk 10 tahun.

Sehingga, apabila memiliki satu alat pengolahan sampah, minimalnya bisa mengefektifkan anggaran dan mengubah sampah di Ciangir menjadi bentuk lain.

“Ya minimalnya sampah yang baru dan belum ditimbun di Ciangir itu masih bisa diolah menjadi bentuk lain. Sejauh ini sanitary landfill juga berjalan tapi tidak optimal. Kami harap pimpinan eksekutif dan legislatif bisa mendukung upaya ini,” pungkas dia.

Sementara mengenai perizinan dan penyelenggaraan pengolahan sampah itu tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tasikmalaya.

Pada pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari wali kota.

Ayat (2), izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.

Ayat (3), izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Izin Pengelolaan Sampah. Ayat (4), ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin diatur dengan peraturan wali kota.

Pasal 13 ayat (1), keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.

Ayat (2), jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapatkan izin adalah semua jenis usaha yang melakukan kegiatan secara sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Ayat (3), tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui media cetak atau media elektronik atau pada papan pengumuman di lokasi.

Pasal 14 menyebutkan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas: a. pengurangan sampah; dan b. penanganan sampah.

Pasal 15 ayat (1), pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a meliputi kegiatan 3 R (Reduce, Reuse, dan Recycle) yaitu: a. pembatasan timbulan sampah; b. pendauran ulang sampah; dan/atau c. pemanfaatan kembali sampah.

Ayat (2), pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a adalah dengan mengurangi volume sampah oleh penghasil sampah di sumber sampah meliputi: a. pengomposan sampah basah; b. daur ulang kertas, plastik, dan sejenisnya; c. daur ulang material dan sejenisnya;

Ayat (3), pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a dikoordinasikan oleh OPD dengan cara sebagai berikut: a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu; b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan; d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

Ayat (4), pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
Ayat (5), masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Pasal 23 ayat (1), pihak swasta dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pengelolaan sampah dengan cara mengurangi produksi sampah dan pengolahan sampah secara terpadu.

Ayat (2), peran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kerja sama kemitraan dan investasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. (igi/snd)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.