BPJS Kesehatan Ditaksir Defisit Rp 28 Triliun

Iuran Warga Miskin Naik

28
0

JAKARTA – Ke­men­terian Keuangan memastikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengalami kenaikan bagi warga miskin yang masuk dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan kepastian tersebut, iuran PBI per kepala per bulan yang saat ini hanya Rp 23 ribu akan naik. “Iuran PBI tentu akan dibayarkan oleh pemerintah dan masuk ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020,” kata Sri, Sabtu (17/8).

Sri menuturkan kenaikan iuran akan tercermin di besaran anggaran untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun depan. Rencananya, pemerintah akan mengerek anggaran JKN dari Rp 26,7 triliun di tahun ini menjadi Rp 48,8 triliun tahun depan. “Hanya saja, jumlah pesertanya masih 96,8 juta penduduk atau sama dengan tahun ini. Jadi nanti iuran bagi JKN akan naik, dan kini iuran PBI sedang kami godok dan kami harapkan bisa ditetapkan sesegera mungkin,” jelas Sri.

Ia berharap kenaikan iuran PBI bisa membantu defisit keuangan yang dialami BPJS Kesehatan. Apalagi di akhir tahun nanti, BPJS Kesehatan ditaksir masih mengalami defisit hingga Rp 28 triliun. “Kami berharap ini (kenaikan iuran, Red) bisa membantu defisit yang dialami BPJS Kesehatan. Di sisi lain, bisa disertai perbaikan pelayanan BPJS Kesehatan. Misalnya, meningkatkan tingkat kolektibilitas iuran, memperbaiki pengadaan menjadi lebih efisien, dan peningkatan kualitas layanan kesehatan,” tuturnya.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan besaran kenaikan tiap kelas sampai saat ini masih dalam penghitungan. Nantinya demi keadilan, semua kelas harus ditinjau ulang.

“Kelas satu, dua, dan tiga yang umum dan swasta, termasuk ASN, dikaji semuanya,” kata Mardiasmo usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), di kompleks kepresidenan Jakarta, kemarin (18/8).

Menurutnya, kenaikan iuran BPJS Kesehatan mau tak mau harus dilakukan demi menyelamatkan BPJS dari jurang defisit sebesar Rp 28 triliun.

Jika mengacu pada amanat Perpres No. 28 Tahun 2018, pemerintah sudah seharusnya menaikan iuran BPJS Kesehatan. Iuran mestinya naik sejak 2018 karena maksimal ditinjau dua tahun sekali mulai 2016.

Penyesuaian iuran terakhir dilakukan pada 2016 yang dimuat di dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016. Melalui perpres itu, iuran peserta kelas I berubah dari Rp 59.500 ke Rp80 ribu, kelas II berubah dari Rp 42.500 ke Rp 51 ribu, dan kelas III naik dari Rp25.500 ke Rp 30 ribu.

Mardiasmo menuturkan bahwa Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) pun telah mengusulkan tarif iuran bagi peserta BPJS Kesehatan. Namun, usulan tersebut akan kembali dikaji.

“Tadi saya dapat informasi dari DJSN sudah mengajukan dan pakai angka. Kita sedang selesaikan beberapa opsi. Nanti dilihat mana yang bisa sustain dan bisa menutup defisit,” jelasnya.

Dia belum bisa memastikan apakah kenaikan iuran akan dipukul rata untuk semua kelas. Pasalnya, kebijakan tersebut bergantung pada beberapa sektor. “Tergantung nanti kami lihat efeknya. PBI (penerima bantuan iuran) seperti apa, non PBI seperti apa, termasuk yang umum dan swasta,” tegasnya.

Menurutnya, pada 2014 atau tahun pertamanya, neraca keuangan BPJS Kesehatan defisit Rp 3,3 triliun dan membengkak menjadi Rp5,7 triliun pada 2015. Tren ini berulang pada 2016 dan 2017 ketika defisitnya menyentuh Rp9,7 triliun dan Rp 9,75 triliun.

SEPAKAT

Pemerintah sepakat menaikkan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan. Kenaikkan iuran ini bentuk dari upaya pemerintah menekan defisit anggaran BPJS Kesehatan yang selalu defisit.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan telah dibahas dalam rapat internal bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi)). “Pada prinsipnya, kami setuju. Namun, perlu pembahasan lebih lanjut” ujar JK.

Meski sudah dipastikan bakal naik, tetapi pemerintah belum menentukan besaran kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Menurut JK, ada tim yang akan mengkaji besaran yang layak untuk iuran tersebut. “Nanti dibahas oleh tim teknis dan akan dilaporkan pada rapat berikutnya,” kata JK.

Ia meyakini upaya tersebut mampu menekan defisit anggaran BPJS Kesehatan yang mencapai Rp 28 triliun. “Itu yang disetujui kemarin, akan dikaji lagi jumlah-jumlahnya, cara-caranya, berapa besarnya iurannya. Tapi setuju naik, besarannya nanti dibahas,” tandasnya. (ful/den/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.