Iwan Saputra: Pemkab Tasik Beri Bantuan Hukum pada 3 Pejabat PUPR yang Terlibat Kasus Korupsi Cising

438
0

TASIK – Paska ditahannya lima tersangka dugaan tindak pidana korupsi pembangunan jembatan pada ruas jalan Ciawi-Singaparna (Cising), Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya akan memberikan bantuan dan pendampingan hukum terhadap BA, RR dan MM yang masih berstatus PNS aktif.

“Ya kita hormati langkah dan proses hukum yang dilakukan dan diambil oleh Kejati. Dan tentunya kita semua prihatin, dan harus menjadi bahan perhatian langkah-langkah ke depan,” ujar Inspektur Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya DR H Iwan Saputra MSi, kepada Radar, Rabu (17/7).

Iwan mengaku sebagai Wakil Ketua Korpri Kabupaten Tasikmalaya, tentunya akan melakukan bantuan dan pendampingan hukum terhadap tiga pejabat atau PNS yang ditetapkan tersangka dan ditahan oleh Kejati.

“Tentunya kita, akan mencoba berkomunikasi dengan keluarga bersangkutan, untuk membantu dan memberikan bantuan hukum. Kita hadapi persoalan ini, termasuk memberikan pendampingan hukum,” terang Iwan.

Adapun soal sanksi atau langkah yang akan diambil oleh pemkab terkait adanya PNS yang tersangkut hukum, nanti menunggu setelah selsesai proses inkrah atau putusan dari pengadilan. “Intinya kita hormati proses hukum yang sedang berjalan,” tambah dia.

Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Jawa Barat Abdul Muis Ali mengatakan status perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pembangunan jembatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemkab Tasikmalaya tahun 2017 pada ruas jalan Cising masih dalam penyidikan.

Loading...

“Kelima tersangka sengaja kita tahan untuk kepentingan penyidikan lebih mendalam. Walaupun tidak ada niatan dari mereka untuk melarikan diri atau menghilangkan barang bukti,” terang Muis, saat dihubungi Radar, Rabu (17/7).

Untuk penahanan, ungkap dia, khusus RR ditahan di rutan wanita Sukamiskin, BA dan MM dan DS ditahan di Rutan Kebon Waru. Sedangkan, IP statusnya masih tahanan kota karena mengingat yang bersangkutan mengidap penyakit ginjal harus cuci darah dua kali seminggu.

Muis menambahkan, dalam tahap penyidikan ini, penyidik Kejati masih mendalami kemungkinan adanya dugaan tersangka atau aktor lain di balik kasus dugaan tindak pidana korupsi Cising.

“Saya kira kalau ada fakta nya dalam penyidikan ini, perkara ini bisa berkembang. Intinya, kita selesaikan dulu penyidikan secepatnya supaya segera berkas dapat dilimpahkan ke penuntut umum pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Bandung,” papar dia.

Setelah itu, nanti dari penyidik kejati, berkas dilimpahkan dulu ke penuntut umum, lalu nanti dari penuntut umum dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Bandung.

Adapun dasar perkara kasus ini, terang dia, Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Nomor : 724/O.2/Fd.1/11/2018 tanggal 05 November 2018. Adapun kronologis penanganan perkara berawal pada tahun 2017, pada Dinas PUPR Kabupaten. Tasikmalaya melaksanakan pekerjaan dan proses pembangunan terhadap jembatan pada ruas jalan Cising Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2017.

Berdasarkan kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan No: 602/5762/DPUPR/2017 tanggal 31 Mei 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp.25.265.964.000, namun faktanya yang melaksanakan adalah H. Dede Suryaman (Dede Deudeul) atau DS dan H Iik Purkon (H Islam) dengan meminjam perusahaan PT. Purna Graha Abadi milik H. Endang Rukanda

Namun, dalam pelaksanaannya sengaja dibuat tiga kali addendum atau perubahan dengan tujuan untuk mengubah spesifikasi teknis yang sengaja tidak dibuat dengan benar oleh Rita Rosfiani (RR) sebagai PPK, Mamiek M Fuadi sebagai Ketua Tim Teknis dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak atau Tim Mutual Check MCO%-100% & Addendum),

Termasuk, Cecep Rahmat dan Agus Bramantyo sebagai

pelaksana dari pihak konsultan pengawas PT Kriyasa Abdi Nusantara atas persetujuan dari BA atau Bambang Alamsyah sebagai Kepala Dinas PUPR sebagai Penguasa Anggaran (PA).

Berdasarkan laporan hasil observasi dan analisa atau uji forensik dari ahli Ir Edi Santoso MT IPM selaku Ketua Tim Quantity Surveyor Fakultas Teknik Sipil Universitas Negeri Malang, diperoleh selisih harga volume riil dengan MC100% sebesar Rp 4.002.270.000, (empat miliar dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan kerugian negara dalam pekerjaan tersebut.

Laporan/Informasi masyarakat tanggal 31 Mei 2018 tentang Dugaan tindak pdana korupsi dalam Kegiatan Paket Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017 dan hasil ekspose atau pemaparan kasus tanggal 13 September 2018.

Kemudian, adanya Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor: Print-576/Fd.1/09/2018 tanggal 17 September 2018; Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Nomor : 724/O.2/Fd.1/11/2018 tanggal 05 November 2018.

Pasal yang disangka-kan, jelas dia, melanggar pasal 2, pasal 3 Undang –Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Untuk kerugian negara, atas laporan hasil observasi dan Analisa/Uji Forensik dari Ahli Ir Edi Santoso, selaku Ketua Tim Quantity Surveyor Fakultas Teknik Sipil-Universitas Negeri Malang, diperoleh selisih harga volume riil dengan MC100% sebesar Rp.4.002.270.000,- (empat miliar dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan kerugian negara dalam pekerjaan tersebut.

Kemudian, berdasarkan hasil ekspose atau pemaparan penetapan tersangka tanggal 22 April 2019 terhadap perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pembangunan Jembatan (DAK 2017) paket pekerjaan Pembangunan pada ruas jalan Ciawi – Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya TA. 2017, eksposan sependapat dengan kesimpulan Tim Penyidik bahwa perkara tersebut ditetapkan tersangka sebagai berikut. (dik)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.