Meski Dipaksa, Tetap Tak Siap

Izin Online di Daerah Masih Keteteran SDM

248
0
Loading...

TASIK – Pemerintah daerah di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Banjar mengaku belum siap menerapkan sistem perizinan terintegrasi elektronik (online single submission/OSS).

Bahkan, di Kabupaten Tasikmalaya diketahui belum membentuk satgas yang bertugas menjalankan dan memantau sistem perizinan tersebut.

Kepala Seksi (Kasi) Penerbitan dan Pengolahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tasikmalaya Ade Suhendar SE mengaku Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya belum memberlakukan dan menerapkan sistem perizinan terintegrasi elektronik atau online single submission (OSS).

Termasuk, belum membentuk satuan tugasnya. “Belum, mudah-mudahan tahun 2018 ini diterapkan dan dibentuk satgas,” kata Ade saat dihubungi Radar, Kamis (19/4).

Menurut Ade, kenapa pemkab belum menerapkan sistem perizinan online? Karena pihaknya masih dalam masa transisi dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) menjadi dinas di tahun 2017 lalu. “Selain itu, kita masih kekurangan SDM dan belum ada dukungan anggarannya,” ungkap Ade.

Loading...

Sistem perizinan online ini, terang dia, memang sangat dibutuhkan daerah untuk memberikan kemudahan perizinan dan menciptakan angka investasi yang tinggi. Selain bisa meminimalisir adanya pungutan liar. “Termasuk mendata secara online pengadaan barang dan jasa,” ungkapnya.

Terpisah, Plt Wali Kota Banjar Darmadji Prawirasetia mengaku belum siap menerapkan sistem perizinan terintegrasi elektronik (online single submission/OSS). Meski pihaknya sudah membentuk satuan tugas (satgas) yang bekerja menjalankan dan memantau sistem perizinan tersebut.

“Kita belum siap untuk perizinan online karena aplikasinya belum ada, selain itu sumber daya manusia (SDM) belum siap,” kata Darmadji di Yogyakarta via telepon, Kamis (19/4).

Meski pemerintah pusat mendesak penerapan izin online dalam waktu dekat, ia mengaku penerapan di Kota Banjar akan dilakukan secara bertahap. “Saya setuju izin online, sebab akan meningkatkan iklim investasi di Kota Banjar, namun selama pelaksanaannya tidak serta merta langsung begitu saja karena butuh proses untuk memahami aplikasi sekaligus meningkatkan SDM untuk sistem OSS itu,” kata Darmadji.

Melalui Dinas Perizinan, Darmadji juga mengaku sudah membentuk satgas perizinan namun belum ke arah sistem online. Tetapi ke depan, satgas itu bisa bertransformasi menjalankan sistem izin tersebut. “Rencana pusat akan me-launching 20 Mei itu, saya pikir Banjar belum siap. Karena itu tadi aplikasi dan SDM-nya belum siap,” katanya.

Pihaknya pun menunggu dasar hukum jelas atas program yang akan digulirkan Presiden itu, baik melalui Inpres/Perpres, Peraturan Pemerintah (PP) maupun Undang Undang (UU). “Ya kami dalam hal ini sangat setuju karena program ini juga positif untuk memberikan ruang lebih besar bagi investor masuk ke daerah. Karena yang menjadi permasalahan kurangnya investor masuk itu ya salah satunya dari lambatnya perizinan. Saya sangat setuju namun tetap butuh persiapan dan proses,” katanya.

Pada awalnya, OSS akan diluncurkan secara serentak pada bulan ini. Namun, akibat masih ada daerah yang belum punya satgas, serta belum rampungnya peraturan pemerintah (PP) yang menjadi payung hukum dan pedoman teknisnya, maka terpaksa ditunda.

Sebelumnya, berdasar data Kemenko Bidang Perekonomian akhir Maret lalu, untuk level provinsi ada satu yang belum membentuk satgas. Yakni Provinsi Papua Barat. Untuk kabupaten/kota, persentasenya baru 52 persen atau hanya 273 dari 514 kabupaten/kota yang sudah membentuk satgas.

Presiden Joko Widodo mengatakan pihaknya tidak bisa menunggu lama lagi. Sebab, sistem kemudahan perizinan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan angka investasi Indonesia yang masih tertinggal. Karena itu, pihaknya akan menerbitkan instruksi presiden atau peraturan presiden untuk memaksa daerah segera menerapkannya.

“Sehingga mau tidak mau, yang namanya online single submission ini betul-betul langsung bisa kita terapkan tanpa ada yang bilang: saya belum siap, saya belum siap, saya belum siap,” ujarnya saat membuka rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor Rabu (18/4).

Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga meminta jajarannya menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang mampu menerapkan sistem tersebut. Selain itu, juga bisa meninggalkan kultur lama yang lambat. “Saya minta reform ini menyangkut peningkatan kapasitas SDM kita agar lebih tanggap, lebih responsif,” imbuhnya (dik/cep/jpg/tau)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.