Izin Operasi Karaoke di Kota Tasik Bentuk Kecerobohan, Awas Ada Kluster Karaoke..!

124
0

CIHIDEUNG – Kembali beroperasinya tempat karaoke dinilai sebagai kecerobohan pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19.

Para wakil rakyat di DPRD pun meragukan protokol kesehatan di tempat hiburan tersebut bisa diterapkan.

Baca juga : Pesan Wali Kota Tasik di Kultum Idul Adha: Denda Tak Pake Masker Mulai Sabtu (01/08)

Anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PDI Perjuangan H Dodo Rosada menilai rekomendasi pembukaan tempat karaoke perlu ditangguhkan.

Pasalnya, hal itu kontradiktif dengan upaya pencegahan Covid-19 yang dilakukan oleh Gugus Tugas.

“Apa pemerintah berani menjamin protokol kesehatan benar-benar diterapkan disana,” ungkapnya kepada Radar, Jumat (31/7).

Pihaknya meragukan para pengunjung bisa menggunakan masker dan menjaga jarak satu sama lain. Karena tim patroli pun tidak akan standby di lokasi untuk mengawasi pengunjung.

“Apalagi ruangan karaoke itu kan cukup tertutup jadi sirkulasi udaranya kurang bagus,” terangnya.

Terkait rekomendasi yang masih uji coba, kata Dodo, hal itu sudah menunjukkan pemerintah belum yakin protokol kesehatan bisa dilakukan. Maka dari itu, rekomendasi untuk tempat karaoke lebih baik ditangguhkan.

“Jangan gegabah, salah-salah muncul klaster baru di tempat karaoke,” ujar anggota Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya itu.

Padahal, saat ini Pemerintah Kota Tasikmalaya mulai mempertegas dalam penerapan protokol kesehatan.

Di antaranya menerapkan denda kepada warga yang berkerumun tanpa menggunakan masker.

“Tapi dengan dibukanya tempat karaoke, berarti pemerintah tidak konsisten dengan kebijakan untuk pencegahan Covid-19,” katanya.

Mulai beroperasinya tempat karaoke pun menuai banyak reaksi negatif di masyarakat yang membanding dengan sekolah yang tak kunjung dibuka.

Menurut Dodo, hal itu sangat wajar karena nilai manfaat dari sekolah jauh lebih besar.

“Sudah jelas pendidikan lebih urgen dibandingkan karaoke, tidak salah jika masyarakat banyak yang kecewa,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Dede Muharam tidak keberatan dengan rekomendasi beroperasinya tempat karaoke.

Namun, dia menyarankan kepala daerah dan pejabat-pejabat terkait mencoba menjadi konsumen supaya tahu kondisinya.

“Mungkin eksekutif tidak tahu bagaimana situasi di tempat karaoke, jadi menganggap aman,” ujarnya.

Selain itu, sebelum rekomendasi untuk tempat karaoke dikeluarkan, sekolah harus lebih dulu diperhatikan.

Supaya tidak menunjukkan bahwa pemerintah lebih memprioritaskan ekonomi ketimbang pendidikan.

“Pemerintah jangan hanya memikirkan bisnis saja, pendidikan anak-anak harus lebih diprioritaskan,” terangnya.

Jika bicara protokol kesehatan, kata Dede, sekolah lebih memungkinkan untuk menerapkan protokol kesehatan.

Sehingga, efeknya pun bisa mendongkrak kualitas SDM, ekonomi dan sosial.

“Murid itu kan bisa nurut kepada gurunya, beda dengan pengunjung karaoke,” pungkasnya.

Sebelumnya, aktivis islam dari Laskar Mujahidin Tasikmalaya, Ustaz Iri yang menyesalkan pemerintah mengizinkan tempat karaoke dibuka. Karena kontras dengan kebijakan sekolah yang belum boleh dibuka.

“Kalau pun uji coba, kenapa yang diuji coba itu bukan sekolah,” ujarnya kepada Radar, Rabu (29/7).

Selain itu, protokol kesehatan pun menurutnya lebih mudah jika dibandingkan dengan tempat karaoke. Pasalnya, anak usia pelajar lebih mudah diarahkan dengan orang dewasa, khususnya pengunjung karaoke.

“Kalau pelajar disuruh pakai masker bisa lebih menurut ketimbang orang dewasa,” katanya.

Mengenai ekonomi pun, sekolah memberikan dampak ekonomi yang lebih besar kepada masyarakat kecil.

Karena sekolah bukan hanya melibatkan siswa dan guru saja, tetapi ada pedagang jajanan, kantin serta angkutan yang jelas lebih membutuhkan dukungan perekonomian.

“Jangan sampai pilih kasih, ekonomi masyarakat kecil pun harus didukung,” terangnya.

Secara sosial pun, nilai manfaat dari sekolah jauh lebih besar dibandingkan tempat hiburan malam. Maka dari itu, menurutnya kebijakan pemerintah ini terbilang kacau.

“Apakah mungkin pengunjung karaoke bisa menjaga jarak?,” terangnya.

Ketua Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Kota Tasikmalaya, Asep Rizal Asyari mengaku kecewa dengan dibukanya tempat karaoke. Karena di sisi lain pemerintah belum memperbolehkan sekolah dibuka.

Baca juga : Rasio Pegawai PDAM Tasik Harus Dipantau, Dewan Diminta Ini..

“Jelas kecewa di mana pengusaha karaoke bisa bergaya sementara dunia pendidikan (sekolah, Red) tidak berdaya,” ujarnya.

Ruang hiburan tidak bisa dipungkiri sangat dibutuhkan oleh semua masyarakat. Akan tetapi, banyak sektor hiburan selain tempat karaoke. “Kalau hiburannya mau karaoke, kan bisa di rumah,” ujarnya. (rga)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.