Citra Birokrasi Pemerintah Harus Segera Dipulihkan

Jabatan Wakil Bupati Urgen

34
ilustrasi

SINGAPARNA – Belakangan ini Kabupaten Tasikmalaya terus didera permasalahan ketidak tertiban yang berdampak sanksi hukum. Mulai dari ditetapkannya enam PNS sebagai tersangka kasus korupsi dana hibah hingga penggeledahan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar terkait proses pembangunan Jalan Ciawi-Singaparna (Cising).

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Periode 2008-2013 dan 2013-2018 H Deden Nurul Hidayat mengatakan banyaknya permasalahan yang melibatkan birokrat harus segera dibenahi. Hadirnya bupati baru, yang diemban H Ade Sugianto SIP menjadi harapan kabupaten menjadi lebih baik.

“Kabupaten Tasikmalaya hari ini banyak sekali tugas yang akan menjadi beban Pak Ade dalam mengarungi sisa periode ini. Paling penting menumbuhkan kepercayaan publik terhadap birokrasi, karena pascakasus korupsi dana hibah sangat berdampak terhadap citra dari Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya,” ujarnya saat dihubungi Radar, Rabu (5/12).

Kata dia, bagaimana Ade Sugianto mengubah dan evaluasi birokrasi beserta ASN-nya untuk kinerja yang lebih baik. Terutama dalam ketertiban yang langsung berkaitan dengan hukum. Selain itu, masih banyak persoalan yang harus dibenahi, mulai dari kemiskinan, infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.

“Maka dari itu, saya kira wajib dan urgen sekali hadirnya wakil bupati untuk membantu kinerja bupati yang berat pada sisa periode ini, sehingga beban kerja bisa terdistribusikan antara bupati dan wakilnya. Bahkan itu pun tercantum dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada,” terangnya.

Soal penentuan, tambah dia, ketiga partai pengusung ini harus sinergi dalam menentukan dua nama yang akan diusulkan ke DPRD untuk dipilih satu terbaik. “Jadi calon yang diusulkan harus berdasarkan persetujuan dan disukai oleh tiga partai serta bupati,” paparnya.

Kata dia, banyak kader terbaik yang layak diusulkan di internal PDI Perjuangan seperti Hj Titin Sugiartini, Arif Rachman, Aef Syarifudin dan Demi Hamzah. Kemudian untuk kader PKS ada Dadi Supriadi yang merupakan ketua dan juga kader internal lainnya. Sedangkan dari PAN, nama Deni R Sagara menjadi kandidat yang bisa diusulkan untuk mengisi jabatan wakil bupati. “Bila perlu juga dilakukan penjaringan dari kader eksternal,” ungkapnya.

Pengamat Politik Tasikmalaya Maulana Janah menambahkan pendistribusian wewenang dalam kepemimpinan sangat penting demi berjalannya roda pemerintahan. Karena bupati dan wakil memiliki tugas yang berbeda dengan tujuan sama. “Sehingga dengan hadirnya wakil ini bisa memudahkan bupati dalam bekerja,” tandasnya. (yfi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.