Pengamat: PAN-PKS Harus Siapkan Kader Lain

Jadi Cawabup, Caleg Bisa Mundur

54
0

SINGAPARNA – Calon wakil bupati (cawabup) yang sudah masuk daftar calon tetap (DCT) pada Pileg 2019 bisa mengundurkan diri. Sehingga, proses pencalonannya menjadi wakil bupati bisa tetap berjalan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya, Zamzam Zamaludin SP mengatakan calon legislatif (caleg) yang sudah masuk DCT bisa mengundurkan diri dengan beberapa syarat. “Teknis pengunduran diri, caleg bersangkutan mengajukan pengunduran diri ke partai politik. Setelah itu, parpol menyampaikan pengunduran diri ke KPU,” terangnya kepada Radar, Minggu (17/3).

Zamzam menjelaskan, untuk caleg yang akan mencalonkan diri sebagai wabup tidak ada peraturannya haruskan mengundurkan diri. Namun, harus mengundurkan diri itu ketika yang bersangkutan sudah terpilih menjadi anggota dewan. “Itu (anggota dewan mundu, Red) diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah,” jelasnya.

Terpisah, pengamat sosial, pemerintahan dan politik Tasikmalaya Asep M Tamam menambahkan aturan soal caleg yang akan maju menjadi cawabup di sisa periode ini harus jelas. Kemudian, apa aturan tersebut sudah baku. Jika sudah, cawabup dari PAN dan PKS harus mentaati aturannya. “Kalau aturannya seperti itu, PAN dan PKS harus mengusulkan calon lain yang tidak masuk DCT. Saya yakin masih banyak kader yang layak diusulkan menjadi cawabup,” terangnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PPP Kabupaten Tasikmalaya Asop Sopiudin mengatakan calon wakil bupati (cawabup) harus orang yang tidak terdaftar sebagai daftar calon tetap (DCT) Pileg 2019.

Asop menjelaskan, tidak bisanya calon legislatif (caleg) maju sebagai cawabup keluar saat konsultasi dengan Pemprov Jawa Barat beberapa waktu lalu. “Kami di Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Tasikmalaya sudah konsultasi ke provinsi. Menurut provinsi, sudah ada surat edaran dari Kemendagri dengan Nomor 132/9982/Otda/19 Desember 2018, bahwa cawabup itu tidak boleh yang terdaftar sebagai DCT,” ujarnya.

Kata Asop, surat edaran tersebut menjelaskan bahwa politisi yang sudah masuk DCT jangan turut serta dalam pemilihan wakil kepala daerah pada sisa periode ini. “Ini yang lagi kami kaji, penjabaran dari Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Apakah kemudian itu harus diiisi atau tidak jabatan wakil bupati oleh orang yang sudah masuk DCT,” paparnya.

Lanjut dia, surat edaran ini harus menjadi bahan pertimbangan partai pengusung dalam pengisian jabatan wakil bupati. “Pengusung yang mempunyai hak dalam hal ini harus mencalonkan orang di luar DCT, baik untuk DPR RI, DPD, DPRD Jabar dan Kabupaten Tasikmalaya,” jelasnya. (ujg/dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.