Siapa calon Bupati Tasikmalaya pilihan anda?

0.1%

1.1%

88.5%

3.1%

0.3%

5.9%

0%

1%

0%

Jadi Kota ODF, Kota Tasik Butuh Regulasi dan Kepedulian

26
0
AUDIENSI. Perwakilan Dinkes, Bappelitbangda, Perawaskim, SNV dan akademisi beraudiensi di Ruang Badan Musyawarah, Jumat (15/11). Firgiawan / Radar Tasikmalaya

INDIHIANG – DPRD Kota Tasikmalaya didorong untuk membuat regulasi yang mengatur tentang pengelolaan limbah domestik.

Jumat (15/11), tim Dinas Kesehatan (Dinkes), Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perawaskim), organisasi pembangunan Belanda (SNV), dan akademisi beraudiensi di Badan Musyawarah (Bamus).

Perwakilan SNV Indonesia Wilayah Tasikmalaya, Dadang Ahmad Hidayat menyebut, di tengah gegap gempitanya infrastruktur Kota Santri saat ini, tersembunyi fakta mengerikan.

“41,66 persen penduduk di 2019 masih buang air besar sembarangan (BABS). Jumlah itu dari 183.055 kartu keluarga (KK),” ucapnya saat audiensi di Ruang Badan Musyawarah DPRD Kota Tasikmalaya.

Dia memaparkan, saat ini di lapangan, kesadaran masyarakat dalam memiliki septic tank dan akses jamban yang sehat masih minim.

Adapun yang sudah bersedia masih terkendala dana dan lahan pembuatan perangkat sanitasi aman. “Ada juga penolakan warga yang saluran pembuangannya langsung ke sungai, malah tak mau ditutup. Menanya kembali pada satgas dasar aturannya apa,” kata dia.

“Itulah salah satu pentingnya diregulasikan. Selain sebagai wujud kepedulian penyelenggara pemerintah, juga untuk investasi kesehatan bagi masyarakat sekarang dan generasi selanjutnya,” sambungnya.

Maka dari itu, dia berharap DPRD bisa memprakarsai regulasi dalam pengelolaan limbah domestik di mana saat ini masyarakat masih bebas membuang limbah ke sungai atau lingkungan dan mencemari air tanah.

“Baru 10,35 persen saja penduduk miliki akses sanitasi dasar, 8,32 persen memiliki akses sanitasi bersama dan 39,66 persen penduduk yang sudah SPAL/SPALDS,” katanya.

Kepala Dinas Perawaskim Kota Tasikmalaya Yono S Karso menyebut, perlu juga ada aturan yang mengatur dalam mengawasi septic tank di lingkungan perumahan.

Sebab, saat ini, pihaknya belum bisa memastikan apakah pengembang membangun septic tank dengan ideal yang harus disedot tiga tahun sekali atau sistem cubluk saja.

“Kan lebih mudah pemasangannya dengan fabrikasi yang berstandar. Kita harap ada regulasi untuk mengawasi hal tersebut juga,” harapnya.

Anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya Murjani bertekad mendorong supaya dokter-dokter turut serta menyosialisasikan bahaya sanitasi yang tidak sehat.

Termasuk, mendukung realisasi aturan mengenai sanitasi dan open defecation free (ODF). “Kita juga akan meyakinkan rekan anggota dewan lain supaya memperhatikan ini dengan serius,” katanya.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Dede Muharam merespons positif apa yang disampaikan para audiens.

Hal tersebut sebuah ikhtiar kepedulian terhadap lingkungan sehat dan investasi jangka panjang bagi anak cucu.

“Memang ketika penyadaran secara umum tidak cukup, perlu ditegakkan regulasi. Insya Allah kita akan mendorong ini supaya menjadi perhatian segera diterbitkan,” ujar Dede.

Menurutnya, kepentingan tersebut sangat berdampak bagi masyarakat luas.

Pihaknya menilai soal sanitasi aman dan bersih merupakan hal wajib seperti sektor pendidikan dalam membangun generasi ke depan semakin baik.

“Terutama ketika ini terlaksana dengan baik kita tinggalkan hal baik bagi anak cucu kita,” kata politisi PKS itu. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.