Beranda Kota Tasik Jadi Penguat Perencanaan Pembangunan, Budi Jamin KPD tak Ganggu Kepentingan Lain

Jadi Penguat Perencanaan Pembangunan, Budi Jamin KPD tak Ganggu Kepentingan Lain

59
0
BERBAGI
Drs H Budi Budiman

INDIHIANG – Pro kontra pembentukan Komite Perencanaan Daerah (KPD) mendapatkan respons dari Wali Kota Drs H Budi Budiman. Orang nomor satu di Pemkot Tasikmalaya ini memastikan bahwa wadah yang nantinya diisi para tokoh itu menjadi penguat perencanaan pembangunan.

“Tidak usah khawatir, KPD tidak akan tumpang tindih dengan kepentingan lain. Justru menjadi penguatan dalam mengusulkan suatu perencanaan,” ujarnya kepada Radar, Minggu (25/3) usai menghadiri kegiatan di kompleks Baiturraman Jalan RE Martadinata.

Menurutnya, KPD akan diisi sekitar 20 tokoh. Mereka nanti akan berdiskusi, evaluasi terhadap persoalan yang terjadi di Kota Resik ini. Perwakilan elemen-elemen masyarakat itu mencurahkan pikiran demi pembangunan Kota Tasikmalaya lebih baik.

“Kita harapkan mereka bisa memberi masukan terkait persoalan apa saja yang mun­cul di tengah masyarakat. Dicari solusinya untuk segera diselesaikan atau dimasukan da­lam perencanaan di mus­renbang,” bebernya.

Ditanya soal siapa saja kandidat yang bakal bergabung di KPD, orang nomor satu di Pemkot Tasikmalaya ini mengaku akan mengecek terlebih dahulu. Sebab, semua representasi masyarakat harus ma­suk di da­lamnya. Baik para ahli da­lam perencanaan atau pihak-pihak yang paham dalam meramu persoalan untuk diselesaikan.

“Nanti kita cek dulu. Musrenbang tetap berjalan sementara KPD memberikan masukan kepada Pemkot termasuk kajiannya seperti apa agar seluruh persoalan dapat terakomodir,” ungkapnya.

Budi menambahkan KPD juga nantinya memberi masukan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait kegiatan atau program yang telah dilaksanakan. Tolak ukur capaian serta evaluasi juga bisa dihimpun dalam KPD untuk disuarakan dalam musrenbang.

“Tidak mengganggu kepentingan lain. Sehingga tidak akan berbenturan dengan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) atau reses DPRD,” tandasnya.

Aktivis muda Kota Tasikmalaya, sebelumnya, tidak yakin keberadaan Komite Perencanaan Daerah (KPD) akan efektif dalam mengolah aspirasi masyarakat. Selama ini, berkaitan dengan penampungan aspirasi sudah dilaksanakan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

Ketua Karang Taruna Cihideung Arief Abdul Rohman menyebut menurut informasi yang berkembang, pembentukan KPD itu terkesan sebagai upaya pemerintah untuk membungkam para kritikus dengan memberinya pekerjaan.

“Buat apa selama ini ada musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) jika mau ada KPD. Toh esensi dan tugasnya selintas seperti sama saja,” tegasnya kepada Radar, Jumat (23/3).

(igi)

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here