Jalal Digeser Agar Netral

83

BUNGURSARI – Wali Kota Tasikmalaya Drs H Budi Budiman merotasi Camat Cipedes dan Bungursari. Pertukaran pejabat ini sebagai upaya pemerintah kota (pemkot) untuk menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Sebagaimana diketahui, Camat Bungursari semula dijabat Hildat Darojati. Sedangkan Camat Cipedes dijabat Jalaludin. Mereka pun kini bertukar posisi. Rotasi ini diperlukan lantaran istri Jalaludin tengah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di wilayah Kecamatan Cipedes.

“Sebetulnya tidak ada masalah. Hanya, mohon maaf saja, ini sebagai bentuk menjaga komitmen pemkot menjaga netralitas ASN. Camat Cipedes (Jalaludin yang kini jadi Camat Bungursari, Red.) kan istrinya lagi nyalon di daerah pemilihan Cipedes. Itu aja sebetulnya,” beber Budi Budiman usai pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan di Bale Kota, Rabu (5/12).

Menurut Budi, dari sisi kinerja, kedua camat tersebut tidak ada persoalan. Semua bekerja dengan baik. “Karena ASN punya hak pilih. Maka pertimbangan kami digeser saja, supaya pelayanan di kecamatan tidak terganggu dengan isu politik karena istri camat mencalonkan di daerah pemilihan camat itu bertugas,” terangnya.

Sementara, dalam pelantikan lima kepala dinas baru tidak ada kejutan. Seperti yang diprediksikan sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Drs H Adang Mulyana MM, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Hanafi SH MH, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Budiaman Sanusi SSos, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Ir H Abu Mansyur MSi serta Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (Dipusipda) H Andi Abdullah N SH MSi.

“Hasil panitia seleksi (pansel) tiga terbaik di masing-masing instansi telah menjadi kewenangan kepala daerah untuk dipilih salah satu yang dinilai tepat untuk menempati posisi tersebut,” jelas Budi.

Dia menceritakan banyak pertimbangan dalam menentukan lima dari 15 terbaik hasil seleksi pansel. Seluruh aspek sudah diperhitungkan, meski seluruh calon dinyatakan baik.

“Dengan segala pertimbangan mulai dari kinerja, pengalaman di suatu bidang, trust dan track record. Maka saya pilih selaku user untuk bersinergi dalam menjalankan roda pemerintahan,” beber dia.

Adapun para peserta yang sebelumnya pernah mengikuti open bidding, tidak menjadi jaminan. Hanya dari sisi pengalaman berbeda dari peserta yang baru pertama kali mengikuti proses seleksi.

“Ada yang sekali ikut lolos, ada yang sudah beberapa kali, tidak ada jaminan. Pansel menilai secara normatif baik sisi administratif dan kompetensi, kemudian diputuskan siapa yang cocok untuk mengisi suatu instansi sesuai kebutuhan daerah,” tandasnya.

Kepala Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan Daerah (BKPPD) Kota Tasikmalaya Gungun Pahlagunara menjelaskan pelantikan kemarin diikuti lima orang pejabat hasil open bidding, dua camat, dua kepala SMP dan 27 kepala SD.

“Jumlahnya 36 orang yang dilantik hari ini (kemarin). Sementara waktu, para pejabat yang dilantik di tempat kerja baru, posisi sebelumnya masih dijabat, selaku pelaksana tugas (plt),” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Forum Pemerhati Kebijakan (FPK) Publik Ais Rais menilai seharusnya hasil seleksi kepala dinas tidak hanya diumumkan urutan atau ranking saja. Melainkan perolehan nilai para peserta bisa dipaparkan sebagai bentuk transparansi dan objektivitas hasil tahapan seleksi.

“Untuk menjaga objektivitas dan transparansi, masyarakat harus mengetahui kemampuan para calon kepala dinas atau badan,” tutur dia. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.