Legislator, DPRD Kota Tasikmalaya

Banyak Perda yang Dibuat, Begini Cara Manjalankan Tugas Anggota Komis II Ini..

112
0
Ir. Tjahja Wandawa

Ir Tjahja Wandawa, anggota Komisi II dan Badan Musyawarah (Bamus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya periode 2014-2019. Terkenal sebagai sosok kalem, tegas juga disiplin di kalangan sesama anggota DPRD.

Pria yang lahir di tahun 1962, banyak belajar dan mempelajari setiap hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya di DPRD.

“Selama saya menjadi anggota DPRD, hampir lima tahun ini, saya melaksanakan tugas membuat perda-perda, duduk di pansus. Kemudian juga melaksanakan fungsi budgeting dan fungsi kontrol. Karena saya di komisi II, ada beberapa mitra kerja seperti Disperindag, Bagian Perekonomian, Dinas Pertanian, pasar dan lembaga lain yang berkaitan dengan perekonomian,” tuturnya.

Selama kurun waktu hampir lima tahun, kata Tjahja, ada banyak peraturan daerah yang sudah dibuat berkenaan dengan kepentingan di masyarakat, seperti Perda Penyertaan Modal untuk Bank BJB, Perda tentang Pasar Modern, Pasar Rakyat, Toko Modern, juga ikut pembahasan Perda RTRW dan RDTR.

“Dan yang sekarang masih dibahas serta harus dituntaskan adalah pembahasan Perda tentang Pembubaran PD Pasar Resik,” ungkap pria yang juga aktif di Kadin Kota Tasikmalaya ini.

Sebagai anggota DPRD yang bertugas di komisi II, lanjut Tjahja, dia bersama anggota lainnya saat ini sedang mengawal pembuatan grand design untuk penataan pedagang kaki lima (PKL), khususnya PKL yang berada di wilayah Jalan Cihideung.

“Mudah-mudahan tahun 2019 ini bisa tuntas. Baik DED-nya maupun realisasinya bisa berjalan, karena untuk yang ini kita dibantu oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

Di Kota Tasikmalaya itu ada tiga program, yang pertama segera direalisasikan adalah pembuatan gedung pemuda di Dadaha, penataan Situ Gede dan penataan PKL di Cihideung. Konsepnya nanti seperti di Ciwalk Bandung,” jelasnya.

Berkaitan dengan perkembangan Kota Tasikmalaya saat ini, tutur Tjahja, yang memiliki visi misi sebagai kota termaju di Priangan Timur dalam bidang industri, perdagangan dan jasa, maka dalam membuat program-program harus betul-betul mengarah pada visi misi tersebut dengan tidak mengenyampingkan sisi kota religiusnya.

“Sebentar lagi, kota ini akan berubah menjadi kota maju. Karena wilayahnya strategis dan Kota Tasik adalah leader di wilayah Priangan Timur. Jadi tidak menutup kemungkinan akan banyak orang yang datang berinvestasi di Kota Tasik,” jelasnya lagi.

Dengan banyaknya potensi kemajuan yang dimiliki Kota Tasikmalaya, pemerintah harus bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk menyiapkan berbagai sarana prasarana serta fasilitas yang memadai.

“Artinya pemerintah harus berpikir jauh ke depan. Salah satu contoh, saat ini banyak pembukaan kawasan-kawasan baru. Jalan-jalan baru banyak dibangun, nah bagimana pemerintah harus bisa menyiapkan punya lahan-lahan baru yang dimiliki pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan pendatang. Tentu dengan Tasik yang maju, menjadi daya tarik orang untuk datang bermigrasi. Untuk apa pemerintah punya lahan ? Untuk persiapan saja. Contoh kecil saat ini kenapa pedagang Cihideung tidak bisa direlokasi ? Karena pemerintah tidak punya lahannya kesusahan lahan, jadi mau ke mana relokasinya. Tapi kalau nanti ada pembukaan keramaian baru, pemerintah punya lahan, tidak sulit untuk melakukan penataan,” paparnya lagi.

Selain itu, Pemerintah Kota Tasikmalaya juga harus sudah memiliki grand desain kota. Akan dibuat seperti apa Kota Tasikmalaya ke depan, zonasinya harus seperti apa ? Mau dibikin apa saja di sepuluh sampai dua puluh tahun ke depan di setiap zonasi yang sudah dibuat.

Menurut Tjahja, potensi yang dimiliki Kota Tasikmalaya tidak hanya dari letaknya yang strategis saja. Akan tetapi Kota Tasik punya modal besar dari sisi sumber daya manusia. Tidak sedikit generasi muda, anak-anak muda Kota Tasikmalaya yang terjun ke dunia entrepreneur.

Mulai dari bisnis kuliner, fashion bahkan juga sudah merambah ke dunia digital. Sayangnya potensi yang dimiliki ini belum terkelola dengan baik. Walaupun ada program pencetakan wirausaha baru, akan tetapi belum maksimal dan optimal.

“Tahun 2018 saja, target seribu orang hanya bisa tercetak sekitar empat ratus orang. Karena proses pencetakan ini terlalu cepat. Seminggu di didik itu tidak mungkin bisa langsung jadi. Sehingga harus dibuat klasifikasi, apakah mau menstimulus yang sudah ada agar lebih maju, atau mau mencetak yang betul-betul baru,” sarannya.

Sebagai seorang anggota DPRD, lanjut Tjahja, tidak hanya berdinas di gedung DPRD saja. Namun dalam satu tahun ada tiga kali waktu yang diberikan untuk semua anggota DPRD melakukan kunjungan ke masyarakat melalui reses.

Di saat reses inilah, dirinya kerap menerima berbagai masukan, usulan, harapan dan aspirasi dari masyarakat. Baik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat kelompok.

Mulai dari permohonan perbaikan jalan, perbaikan drainase, rumah tidak layak huni serta hal-hal lain yang bersifat pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik seperti kelompok yang ingin beternak ayam, pengajuan untuk peternakan kambing dan masih banyak lagi.

“Bertemu dengan masyarakat ini sebetulnya tidak hanya pada saat reses saja. Di hari-hari biasa pun, kita suka ada jadwal juga. Ya itu tadi, kita tampung aspirasi masyarakat ini, kemudian kita masukan ke dalam pokok-pokok pikiran dari DPRD atau dikenalnya dengan sebutan pokir, sesuai dengan aturan Undang-Undang, anggota DPRD memiliki pokok-pokok pikiran yang bisa diajukan, jumlahnya bisa sampai ratusan,” jelasnya lagi.

Sebagai seorang wakil rakyat, Tjahja menyadari bahwa rakyat adalah atasannya. Menurutnya saat melaksanakan reses ke masyarakat, disanalah waktu memberikan laporan kinerja. Apa saja yang sudah dilakukan dan bertanya apa lagi hal-hal yang memang harus diperjuangkan untuk kemakmuran masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya di DPRD, Tjahja merasakan selalu ada tantangan yang dihadapi. Namun demikian, dirinya punya prinsip dengan bekerja sesuai aturan.

“Istilahnya kita harus on the track. Tidak hanya kita saja, masyarakat penerima manfaat pun harus on the track, disiplin, tepat waktu dalam segala hal,” tuturnya.

Ada banyak pengalaman dan ilmu yang didapat oleh Tjahja. Dia menyadari menjadi seorang anggota DPRD, banyak disorot oleh masyarakat.

Bahkan tidak jarang muncul stigma negatif dari masyarakat, dengan adanya kasus-kasus yang melibatkan anggota dewan. Padahal, kata Tjahja, di masing-masing daerah kondisinya berbeda. Anggota DPRD-nya berbeda. Sehingga tidak bisa disamaratakan.

“Kalau pun ada yang bermasalah, itu hanya oknum saja. Waktu untuk kita bekerja itu sebetulnya tidak terbatas. Bahkan hampir dikatakan dua puluh empat jam. Kadang kita harus rapat sampai tengah malam, kadang rapat tidak selesai, harus dilanjut esok harinya,” paparnya.

Sehingga dalam menjalankan tugasnya saat ini, kata Tjahja, dirinya selalu didasari dengan rasa ikhlas, senang hati, suka cita, sehingga apa pun yang terjadi tidak menjadi beban. (red)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.