Jamkeskinda Distop, Warga Miskin Tersandra Biaya di RSUD Kota Tasik

50
0
radartasikmalaya.com
Loading...

TASIK – Warga Rancamacan Kelurahan Cipari Kecamatan Mangkubumi, Nunung Handayani kebingungan mencari biaya pengobatannya di RSUD dr Soekardjo. Pasalnya, program Jaminan Kesehatan Warga Miskin Daerah (Jamkeskinda) dari Pemkot Tasikmalaya sudah ditiadakan.

Nunung Handayani sudah tiga hari dirawat di RSUD dr Soekardjo. Namun saat disodori biaya administrasi, keluarganya kebingungan karena rencananya akan meminta bantuan pemerintah melalui Jamkeskinda.

Nahasnya, dia tidak tahu kalau program tersebut sudah ditutup sejak 1 Januari 2021. Dia pun kebingungan untuk mencari biaya pengobatan dan perawatan rumah sakit.

Tokoh pemuda yang masih tetangga Nunung, Asep Rizal Asy’ari mengatakan bahwa pasien tersebut merupakan warga tidak mampu.

Suaminya hanya bekerja serabutan dengan penghasilan tidak menentu. “Dia salah satu warga tidak mampu,” terangnya kepada Radar, (4/1).

Loading...

Baca juga : Soal Dugaan Pelanggaran Administrasi Petahana di Pilkada Tasik, Ini Kata KPU

Sementara, Nunung belum terdaftar sebagai peserta BPJS bantuan pemerintah. Sehingga, dia berencana memanfaatkan program Jamkeskinda di Dina Kesehatan Kota Tasikmalaya. “Kenapa pemerintah sampai menghapuskan program itu, padahal ekonomi masyarakat sedang sulit,” katanya.

Untuk kasus tersebut, bisa saja dia menggalang donasi biaya rumah sakit yang jumlahnya senilai Rp 3,5 juta. Namun, dia pun perlu perawatan jangka panjang berkaitan dengan penyakit yang diderita.

“Pihak rumah sakit menganjurkan cuci darah, itu kan biaya lagi,” ujarnya.

Dia menuntut Pemerintah Kota Tasikmalaya mencari solusi untuk persoalan warga miskin yang belum mengantongi BPJS. Karena kasus serupa tidak menutup kemungkinan terjadi ke depannya. “Karena pemerintah harus bertanggung jawab pada warganya yang tidak mampu, apalagi ini urusan kesehatan,” katanya.

Asep Rizal sudah berkomunikasi dengan pihak Dinas Kesehatan sebagai OPD yang berwenang di bidangnya. Tetapi, dia pun tidak mendapat kepastian untuk pembiayaan warganya. “Dari Dinkes ya katanya sudah tidak ada Jamkeskinda,” tuturnya.

Terpisah, Kabid Pelayanan RSUD dr Soekardjo H Dudang Erawan Suseno mengaku belum mengetahui persoalan tersebut secara detail. Pasalnya, belum ada perwakilan pasien yang melakukan komunikasi tentang kondisi itu.

“Sejauh ini belum ada pengaduan dari pasien, tapi memang saya juga dapat informasi masalah itu,” katanya.

Setiap pasien yang masuk tentunya akan diberikan pelayanan sebagaimana mestinya. Akan tetapi untuk pembiayaan, pihaknya tidak punya kapasitas dalam kebijakan itu. “Kalau pasien umum berarti biayanya tidak ditanggung BPJS, aturannya ya harus bayar,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya dr Uus Supangat belum bisa dimintai penjelasan terkait persoalan ini. Tetapi belum memberikan respons setelah beberapa kali dihubungi.

Akan tetapi, beberapa waktu lalu dr Uus Supangat pernah menyebutkan bahwa penutupan Jamkesda/SKTM itu memang betul. Hal itu sesuai dengan aturan dari pemerintah pusat. “Supaya terintegrasi semua ke program pemerintah pusat (BPJS),” ujarnya, (19/12).

Pemkot, kata dr Uus, tetap akan memberikan solusi bagi masyarakat kurang mampu yang jatuh sakit. Namun tentunya dengan verifikasi khusus terkait penyakit yang diderita dan kondisi ekonominya.

“Kita masih kaji itu, mudah-mudahan bisa dialokasikan dari BTT (Biaya Tak terduga),” terangnya. (rga)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.