Jangan Ada Celah Digugat Wisatawan

95
0
NANA SURYANA / RADAR TASIKMALAYA SOSIALISASI. TNI Angkatan Laut bersama Pol Air dan Syahbandar Pangandaran saat menyosialisasikan keselamatan pelayaran di Pantai Barat kemarin (6/11).

PANGANDARAN – TNI Angkatan Laut bersama Pol Air dan Syahbandar Pangandaran menyosialisasikan keselamatan pelayaran kepada para pelaku jasa perahu pesiar di Pantai Barat kemarin (6/11).
Komandan Pos TNI AL Peltu Dayat Sudrajat mengatakan kegiatan tersebut dalam rangka menjalin silaturahmi dan memberikan pemahaman terkait keselamatan aktivitas di laut. “Para pelaku perahu pesiar ini menjadi salah satu ujung tombak dalam kegiatan pariwisata karena itu penting memberikan pemahaman kepada mereka terkait keselamatan saat membawa wisatawan. Termasuk juga pelayanan dan tertib administrasi pelayaran,” ungkapnya kepada Radar, kemarin.
Perahu pesiar, kata dia, diwajibkan untuk selalu memperhatikan prosedur keselamatan bagi wisatawan yang beraktivitas di laut. “Jaket pelampung itu wajib digunakan sebelum berangkat ke laut. Saat di darat harus sudah dipakai. Kemudian kapasitas penumpang juga harus diperhatikan. Jangan melebihi batas yang ditentukan karena akan sangat berisiko,” ujarnya.
Dayat khawatir, para pelaku jasa perahu pesiar berurusan dengan hukum jika terjadi kecelakaan di laut yang diakibatkan kelalaian. “Banyak kasus kecelakaan di laut. Jangan sampai ada pihak-pihak yang menggugat karena ada celah kesalahan akibat kelalaian. Karena itu kami berharap seluruh perahu pesiar mematuhi aturan. Termasuk juga perizinan surat-surat berlayar,” tuturnya.
Dayat juga berpesan agar pelaku jasa perahu pesiar menjaga sikap dan memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan. “Gunakan selalu tanda pengenal, berpakaian rapih dan menjaga sikap, banyak tersenyum dan berikan pelayanan ramah agar wisatawan nyaman dan kembali lagi berwisata,” ungkapnya.
Sementara itu, Adi Sumpena, Petugas Kesyahbandaran Kantor Syahbandar Pangandaran mengatakan saat ini pengurusan surat kapal atau perahu di bawah 7 GT kembali diatur oleh Syahbandar sesuai Peraturan Menteri nomor 39 tahun 2017 tentang pendaftaran dan kebangsaan kapal. “Dulu penerbitan pas kecil diatur oleh Dinas Perhubungan di daerah. Namun sekarang kembali lagi kita yang mengeluarkan,” ungkapnya.
Para pemilik kapal atau perahu cukup membawa KTP dan  surat bukti kepemilikan perahu untuk membuat Pas Kecil. “Tidak dipungut biaya, nanti ada petugas khusus yang melakukan pengukuran,” ungkapnya.
Pihaknya juga akan melakukan sosialisasi kepada para nelayan terkait penerbitan Pas Kecil perahu. “Kita akan mengundang nelayan dan juga perahu pesiar. Termasuk juga keharusan kepemilikan surat keterangan pimpinan kapal,” ungkapnya. (nay)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.