Jangan Ada Jual Beli Bangku PPDB

81
0
RAPAT KOORDINASI. Wali Kota Tasikmalaya H Budi Budiman memberikan pengarahan kepada kepala sekolah mengenai PPDB online di Kompleks Perkantoran Selasa (25/6).

TASIK – Wali Kota Tasikmalaya Drs H Budi Budiman berharap tidak ada kecurangan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online tingkat SMP. Hal ini diungkapkan dalam rapat koordinasi (rakor) PPDB SMP di Kompleks Perkantoran Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Jalan Ir H Juanda Kota Tasikmalaya Selasa (25/6).

Rakor tersebut dihadiri juga oleh Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya H Undang Syafrudin S SPd MPd, Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Dr H Dadang Yudhistira SH MPd, para camat serta kepala SD dan SMP se-Kota Tasikmalaya.

H Budi menyebutkan, sosialisasi PPDB SMP ini sebagai upaya dari Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk meminimalisir permasalahan tentang teknis pelaksanaan PPDB zonasi.

“Sosialisasi ini untuk menghindari praktik titip-menitip atau jual beli bangku pada PPDB,” katanya. Makanya ia berharap, para camat dan kepala sekolah bisa betul-betul menyosialisasikan aturan main PPDB online ini kepada masyarakat. “Sebetulnya jalur zonasi sudah ditentukan garis koordinat dan aturannya jelas,” katanya.

Selain itu, Wali Kota juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan PPDB jalur prestasi yang kuota awalnya 5 persen menjadi 15 persen. “Jadi, sudah ada jalur prestasi yang sudah ditambahkan oleh pemerintah, dan itu jelas untuk menghilangkan praktik jual beli bangku,” katanya. Artinya, peluang prestasi yang diakomodir, dalam rangka pemerataan pendidikan, sehingga tidak ada lagi istilah sekolah unggulan dan favorit.

Pemerintah Kota Tasikmalaya juga berencana menambah sekolah SMP untuk menginventarisir siswa di per­ba­tas­an. “Penambahan SMP di perbatasan Kota Tasik sedang dalam pengkajian yang berdasarkan evaluasi,” jelasnya.

Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Dr H Dadang Yudhistira SH MPd menjelaskan pelaksanaan PPDB harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan petunjuk teknis (juknis) Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018.

“Dilarang titip menitip termasuk jual beli kursi, karena itu bisa jadi dugaan gratifikasi. Pelaksanaan PPDB ini dipantau oleh Ombudsman dan KPK,” katanya.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya H Undang Syafrudin S SPd MPd menjelaskan PPDB online termasuk program ideal, apalagi dengan sistem zonasi yang mengacu pada pemerataan prestasi siswa, peningkatan kualitas guru dan perbaikan sarana dan prasarana.

Menurut dia, selama ini sosialisasi mengenai sistem PPDB ini kurang. Makanya diharapkan Pemerintah Kota dan Dinas Pendidikan dapat pro aktif dalam mengawal pelaksanaan PPDB ini. Ketika dalam pelaksanaan teknisnya kurang baik maka segera dievaluasi. “Ketika ini hasilnya baik maka tingkatkan,” katanya. (mg1)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.