Siapa calon Bupati Tasikmalaya pilihan anda?

0.1%

1.4%

83.5%

5%

0.5%

9.5%

Jangan Ada Lagi Orang Gangguan Jiwa Terlantar

270
0
DERY RIDWANSAH / JAWA POS.COM DIREHAB. Pasien rehabilitas penyakit jiwa di Rumah Sakit Marzoeki Mahdi, Bogor, Jawa Barat Minggu (8/10).

JAKARTA – Layanan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan khususnya kesehatan jiwa masih terbatas. Hal itu terbukti dari angka masyarakat pergi ke pengobatan alternatif untuk mendapatkan layanan kesehatan jiwa mencapai 60 persen. Bahkan masih banyak orang dengan gangguan jiwa yang terlantar di jalan tak mendapatkan perhatian pemerintah.
Karena itu, Puskesmas didorong menjadi garda terdepan untuk membantu melayani masyarakat. Apalagi saat ini layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ikut menanggung layanan kesehatan jiwa di Puskesmas untuk membantu masyarakat menjangkau akses. Dengan begitu, kasus-kasus pemasungan akan lebih terminimalisir.
“Banyak orang belum tahu tahap awal harus berobat ke mana. Apakah harus diobati atau enggak, ke mana minta pertolongan,” kata Pakar Kesehatan dari Departemen Keperawatan Jiwa Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia (FIK UI) Prof Dr Budi Anna Keliat SKp MAppSc kepada jawapos.com (Grup Radar Tasikmalaya) di Rumah Sakit Marzoeki Mahdi Bogor kemarin.
Budi menambahkan sesuai standar pelayanan minimal (SPM) 43 tahun 2016, masyarakat dengan gangguan kejiwaan tak boleh lagi terlantar. Itu artinya, dengan aturan itu semua puskesmas memiliki pelayanan kesehatan jiwa.
“Dulu hanya program tambahan, sekarang sudah efektif. Baru tahun 2016 pelayanan kesehatan jiwa sudah mulai diperhatikan,” jelasnya.
Budi menyebutkan layanan kesehatan jiwa di Jakarta sedikitnya sudah terdapat di 44 puskesmas. Dengan aturan itu, Budi menegaskan setiap pemerintah daerah harus berkomitmen agar orang dengan gangguan jiwa tak lagi terlantar.
“Layanan kesehatan jiwa jadi kinerja bupati, wali kota. Pemerintah daerah melalui Dinas Sosial harus menjaring dan diberikan pengobatan,” ujarnya.
Budi menegaskan pada momentum Hari Kesehatan Jiwa saat ini, masyarakat perlu memahami bahwa masalah kesehatan jiwa bukan hanya persoalan gangguan jiwa. Berbagai tantangan dan hambatan di dalam hidup seseorang membuat mereka harus bisa bertahan sehingga tak mengalami masalah kejiwaan atau berujung pada gangguan jiwa.
“Orang lahir tidak dengan gangguan jiwa, mereka di sepanjang hidupnya bisa mendapatkan pertolongan agar kuat menghadapi segala rintangan sehingga enggak perlu mengalami gangguan jiwa,” tegasnya.
Sebelumnya, sebanyak 44 warga Kota dan Kabupaten Tasikmalaya masih dipasung dan sekap kamar. Rinciannya, 15 warga Kota Tasik. Sisanya, 29 berada di Kabupaten Tasikmalaya. Mereka adalah penderita gangguan jiwa berat.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tasikmalaya dr H Cecep Z Cholis mengatakan untuk menangani para korban gangguan jiwa berat, Kota Tasikmalaya sudah seharusnya memiliki rumah sakit jiwa (RSJ). Namun, di sisi lain, proses pembangunan RSJ kewenangannya di Pemprov Jabar. ”Tinggal kesepakatan kepala daerah untuk RSJ di Kota Tasik, setelah sepakat baru bisa ditindaklanjuti oleh Dinkes ke Pemprov Jabar,” ungkapnya saat dihubungi Radar Senin (9/10).
Soal pemasungan para pengidap gangguan jiwa berat, beberapa tahun ke depan, kata Cecep, Dinkes menargetkan Kota Tasikmalaya bebas dari pasung atau sekap kamar. Pemasungan, menurutnya, bukan menyelesaikan permasalahan, bahkan bisa memperburuk kondisi yang mengalami gangguan jiwa.
“Mungkin pemasungan merupakan cara untuk mengamankan keluargannya yang mengalami gangguan jiwa. Karena bagi sebagian keluarga, ini merupakan aib yang harus ditutup. Padahal, ini bukan solusi dalam menyelesaikan masalah. Seharusnya, apabila ada bagian keluarga yang menunjukan sikap aneh harus segera dikomunikasikan dengan Dinas Kesehatan supaya bisa ditanggulangi sejak dini,” ujarnya. (ika/jpc/yfi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.