Pilihlah Pimpinan Hasil Open Bidding yang Objektif

Jangan Ada Pejabat Titipan!

4
RAPAT KERJA. BKPPD dan Komisi I melakukan rapat kerja di Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya, Senin (8/10).

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

INDIHIANG – Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama belum menerima berkas para pendaftar open bidding (lelang terbuka) untuk mengisi kekosongan jabatan eselon II di lima organisasi perangkat daerah (OPD) sejak dibuka Minggu lalu.

“Belum ada informasi yang mendaftar. Nanti kami cek kembali PO BOX-nya,” ujar Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Tasikmalaya Gungun Pahlaguna usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya, Senin (8/10).

Open bidding untuk mengisi jabatan kepala dinas dan badan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Ketahanan Pangan (DKP) dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispusipda) itu merupakan peluang bagi eselon III di lingkungan pemkot maupun luar daerah se-Jawa Barat untuk meniti karier. “Saya kira banyak yang memenuhi kriteria di kita. Maka silakan mendaftar saja,” tuturnya.

Secara aturan, kata Gungun, setiap posisi jabatan harus diisi minimal empat peserta. Sehingga membutuhkan minimal 20 pejabat eselon 3 yang mendaftarkan diri supaya proses open bidding bisa berangsur ke tahapan selanjutnya. “Minimal 4 pelamar di setiap posisi jabatan. Kalau kurang dari itu, sampai tanggal 17 Oktober, akan diperpanjang sampai ada yang mengisi kuota,” terang dia.

Sementara itu, Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya memberikan sejumlah catatan terhadap Panitia Seleksi (Pansel) JPT Pratama angkatan kedua ini. “Jangan sampai belum apa-apa sudah mengarah ke A, B, C, D. Itu menjadi tanda tanya besar bagi kami dan masyarakat,” ujar Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya Aslim.

Koordinator Lembaga Dakwah NU Kota Tasikmalaya itu berpesan output pimpinan OPD dari open bidding jangan terkesan dikesampingkan. Di mana terdapat pejabat yang baru menduduki suatu dinas selama enam bulan sudah digeser ke dinas lain. “Itu kan harus dievaluasi dulu. Kalau kebutuhan organisasi ya tidak seperti itu. Lagi-lagi saya beri catatan ke BKPPD, supaya nanti pansel membuat fakta integritas atau komitmen untuk tidak lagi melabrak aturan,” paparnya.

“Kita akan undang panitia seleksi (pansel), supaya hasil dan proses open bidding kedua bisa lebih baik dari yang pertama. Meski nanti ditentukan kepala daerah, jangan ada kesan hasil penggojlokan tim pansel seolah dikesampingkan,” ungkapnya.

Anggota Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya H Dodo Rosada meminta proses open bidding dapat berjalan normatif sesuai aturan. Terlepas saat ini sudah bermunculan nama yang diisukan bakal mewarnai proses pengisian jabatan kepala dinas. “Sepanjang hasilnya nanti sesuai prediksi, tetapi para pemenangnya mengikuti tahapan dengan baik, ya silakan saja. Dilalui secara normatif, karena tetap nantinya dipilih wali kota,” jelasnya.

Politisi PDIP itu menekankan pansel kembali dituntut menjalankan tugas secara profesional dan proporsional. Dia menyarankan pansel menyodorkan tiga nama di tiap posisi jabatan dengan nilai dan kemampuan rata-rata. Supaya siapa pun yang dipilih merupakan figur layak dan sesuai harapan masyarakat. (igi)

loading...