Wacana PTUN-kan APBD Dianggap ‘Salah Kamar’

Jangan Dibiarkan Berlarut

70
Kukun Abdul Syakur

BANJAR – Pengamat hukum Kota Banjar Kukun Abdul Syakur menyayangkan komunikasi antara legislatif dan eksekutif tidak berjalan dengan baik. Contohnya polemik soal pengesahan APBD 2019.

Padahal, kata dia, untuk menjalankan suatu pemerintah yang baik yang mendukung good governance perlu sinergitas dan komunikasi yang lancar antara kedua lembaga itu.

“Jika kasus ini tidak mau terulang maka harus ada komunikasi harus lancar. Dalam pengesahan APBD juga pasti ada kepentingan tertentu yang harus dipertimbangkan. Dua lembaga harus bisa balance untuk menyeimbangan kepentingan. Dan harus ditinjau secara dalam apakah pokir-pokir anggota dewan yang menjadi pemicu ketidakhadiran delapan anggota dewan dalam paripurna APBD 2019 ini merupakan program prioritas,” kata dosen Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Miftahul Huda Al Azhar Jumat (21/12).

Pihak eksekutif, termasuk pemangku kebijakan perlu menetralisir keadaan. Jangan sampai polemik tersebut berlarut-larut. Jika polemik terjadi karena perdebatan kuorum atau tidak kuorumnya siding, maka eksekutif atau sekertaris dewan harus bisa menunjukkan bukti SK pemberhentian satu anggota dewan yang terlibat hukum.

“Kalau dilihat berdasarkan UU, secara dejure, Ro, masih anggota dewan. Tapi secara de facto bisa saja 24 (jumlah anggota dewan). Untuk mengetahui Ro masih atau sudah bukan anggota dewan maka perlu adanya pembuktian SK pemberhentian yang bersangkutan,” katanya.

Sementara itu, terkait wacana untuk mem-PTUN-kan pengesahan APBD 2019 dinilainya salah kamar. Menurut dia, APBD bukan merupakan objek sengketa PTUN.

“Jadi karena bukan objek sengketa maka APBD tidak bisa digugat ke PTUN. Subjek dari sengketa tata usaha negara antara lain perseorangan atau individu atau badan privat (sebagai pihak penggugat) dan di lain pihak pejabat dan atau lembaga pemerintahan negara yang berwenang sebagai pihak tergugat,” ungkap aktivis Institute Research And Democracy (Inreed) & advokat PBH Peradi Kota Banjar ini.

Adapun jika beberapa anggota DPRD yang tidak puas dengan pengesahan APBD 2019, bisa menempuh upaya judicial review ke Mahkamah Agung (MA). Judicial review, kata dia, merupakan suatu perbuatan yang sah-sah saja dilakukan, akan tetapi haruslah dilihat apa yang menjadi alasannya, baik formal yuridis maupun substansinya.

Judicial review adalah hak uji terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Misalnya, undang-undang terhadap undang-undang dasar (telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 24 C ayat 1 UUD 1945), peraturan pemerintah terhadap undang-undang, peraturan daerah (perda) terhadap peraturan pemerintah dan lainnya.

“APBD sendiri kan ditetapkan menjadi sebuah perda. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau dengan perda yang lain dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” jelasnya. (cep)

loading...
BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.