Karcis Jadi Pintu Awal Penertiban

Jangan Grasa-Grusu

160
0

Mantan aktivis PMII itu menyarankan Pemkot dan DPRD tetap harus duduk bersama, dalam merumuskan besaran tarif yang nantinya layak dibebankan terhadap masyarakat. kemudian, Perwalkot baru, harus ada nomor yang berbeda sebagai tanda aturan tersebut direvisi. “Nantinya Perwalkot revisi itu harus dengan nomor berbeda, didasarkan Perda hasil rumusan Pemkot dan DPRD,” ucap dia.

Eki menyebut di sisi lain banyak konsep yang ditawarkan sebagai tata kelola perparkiran lebih akuntabel, transparan dan optimal. Contohnya smart parking yang telah berjalan di DKI Jakarta mungkin bisa menjadi opsi solusi diterapkan di Kota Tasikmalaya. “Namun harus dikaji juga, cocok tidaknya teknologi seperti itu bagi konteks daerah kita. Perencanaannya harus matang dulu, jangan grasa-grusu atau hanya coba-coba menaikkan parkir yang bisa berujung mubazir,” harapnya.

Terpisah, Ketua Kawalu Institute Miftah Hurrizqi mendorong Pemkot bisa memberlakukan karcis secara menyeluruh di setiap ruas jalan yang ditarik retribusi. Sebagai kontrol dalam mengantisipasi kebocorang dana publik di lapangan. “Sehingga UPTD Parkir mengeluarkan beberapa karcis itu termonitor. Mutlak harus dilakukan di setiap ruas, supaya pemerataan sudut-sudut parkir juga,” kata Miftah.

“Di sisi lain, masyarakat juga tahu jelas telah membayar parkir dan uangnya masuk ke kas daerah untuk membiayai pembangunan, di sisi lain sebagai controlling system UPTD meski dalam pembukuan masih manual,” sambung dia.

Diberitakan sebelumnya, anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya Murjani MM menyambut baik revisi tarif parkir. Apalagi Wali Kota H Budi Budiman sudah ”membocorkan” bahwa tarif parkir dari Rp 500 naik menjadi Rp 1.000 dan mobil dari Rp 1.000 menjadi Rp 2.000.

“Saya menyambut baik (perubahan tarif parkir, Red) sebab itu sesuai dengan masukan masyarakat dan juga masukan dari pemerhati kebijakan, sesuai hasil survei kemampuan masyarakat serta fakta di lapangan besaran tarif Rp 1.000 dan Rp 2.000 untuk kendaraan roda empat sudah terbiasa,” kata Murjani memaparkan kepada Radar, Minggu (12/1).

Hanya, kata dia, untuk tarif parkir di jalan umum tertentu seperti Jalan HZ Mustofa, Oto Iskandar Dinata, Veteran dan lain sebagainya perlu pertimbangan berdasarkan beragam variabel. Tentunya sesuai landasan tujuan Pemkot menaikkan tarif di lokasi tersebut.

“Nanti kita lihat revisi angka besaran tarif menjadi berapa, pastinya sudah mengalkulasi dari berbagai pertimbangan dengan adanya rapat Komisi II dengan Dishub,” tuturnya. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.