Pembubaran PD Pasar Resik, Pemkot Harus Perhatikan Tiga Hal

Jangan Sampai Ada Ekses Berlebihan

16

INDIHIANG – DPRD menekankan tiga hal kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembubaran Perusahaan Daerah (PD) Pasar Resik.

Anggota Panitia Khusus Raperda Pembubaran PD Pasar Resik Dede Muharam menerangkan tiga hal yang harus dipenuhi oleh pemkot itu yakni, pertama, lembaga baru yang akan mengelola pasar tradisional setelah PD Pasar Resik bubar harus menjamin pelayanan lebih baik dari sebelumnya. Kedua, tidak boleh ada persoalan atau ekses setelah Perda Pembubaran PD Paras Resik diundangkan.

Ketiga, jika ada rekrutmen pegawai untuk mengisi lembaga pengelola pasar tradisional selanjutnya bisa memprioritaskan mantan karyawan PD Pasar Resik.

“Silakan owner dan karyawan duduk bersama. Membuka ruang komunikasi itu harus dilaksanakan. Supaya tidak ada persoalan di kemudian hari setelah regulasi ini diundangkan,” ungkapnya saat menghubungi Radar, Selasa (25/12).

Pansus, kata dia, sejauh ini sudah kooperatif merespons keinginan pemkot membubarkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu.

“Maka, harus ada win-win solution supaya persoalan atau yang harus disepakati antara owner dan karyawan tidak berbuntut di akhir. Baik kompensasi pembebasan utang karyawan atau lainnya di luar pesangon silakan didiskusikan,” papar politisi PKS ini.

Menurut dia, warga pasar tidak mempermasalahkan lembaga apa yang akan menjadi pengelola pasar tradisional. Yang mereka ingin hanya pelayanan terbaik.

“Saya juga kalau selaku warga Pasar Pancasila tidak urusan siapa pengelolanya. Namun, pelayanan, kenyamanan dan keamanan penghuni maupun pengunjung pasar harus terjamin. Mereka tahunya pasar tradisional itu dikelola pemerintah,” jelasnya.

Wakil Ketua Komisi II yang concern memonitor bidang ekonomi dan perdagangan itu menyatakan eloknya persoalan kaitan pegawai bisa lebih fleksibel dan mudah diselesaikan. Pasalnya, PD Pasar Resik itu milik pemkot.

“Harus bisa selesai tanpa jadi persoalan. Karena keduanya saling bahkan lebih mengenal satu dengan lainnya,” ujarnya.

Sementara itu, dalam rapat dengar pendapat Pansus Pembubaran PD Pasar Resik, Jumat (21/12) di Ruang Rapat Paripurna, anggota Badan Pengawas PD Pasar Resik Danial Kusumah meminta penghitungan aset melalui audit yang dilaksanakan pemkot dilaksanakan dengan tertib.

“Sebab, itu akan berimbas bagi besaran pesangon yang akan diberikan terhadap pegawai,” tegasnya.

Selain itu, pihaknya mempertanyakan terkait utang pegawai terhadap perbankan apakah dibebankan terhadap pesangon atau ditanggung pemkot.

“Utang pegawai kepada bank itu mau seperti apa, dipotong dari pesangon atau bagaimana. Sebab, penghasilan mereka dari PD Pasar Resik. Sementara nanti perusahaan itu mau dibubarkan,” tuturnya. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.