Siapa calon Bupati Tasikmalaya pilihan anda?

0.1%

1.1%

88.5%

3.1%

0.3%

5.9%

0%

1%

0%
Penanganan Kemiskinan Harus Menjadi Akselerasi Menyejahterakan Warga

Jangan Sampai Masyarakat Berpolemik

33
0
Catatan terakhir saya. Jangan sampai programnya baik, tujuannya mulia, namun menjadi buruk karena tata kelola program yang tidak baik dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat.” Mohamad Ijudin SPd MPd Ketua Forum Ketahanan Bangsa (FKB) Cabang Ciamis

CIAMIS – Penanganan kemiskinan harus tepat sasaran. Jangan sampai masyarakat berpolemik akibat anggaran kemiskinan tidak tepat sasaran.

“Perlu dicatat pula bahwa sampai hari ini masih terjadi polemik di masyarakat mengenai program-program yang berkenaan dengan pengentasan kemiskinan tersebut, karena kurang tepat sasaran dan kurang efektifnya pelaksanaan anggaran tersebut,” ujar Ketua Forum Ketahanan Bangsa (FKB) Cabang Ciamis Mohamad Ijudin SPd MPd di sekretariatnya, Jalan Yos Sudarso Kabupaten Ciamis Kamis (14/11).

Agar tidak terjadi polemik di masyarakat menyangkut pelaksanaan anggaran penanganan kemiskinan, kata dia, ada beberapa hal yang perlu dilakukan agar program kemiskinan tersebut berjalan efektif. Pertama, program dan proses pelaksanaannya jelas harus dijamin efektif-efisien. Kedua, harus tepat sasaran. Jangan sampai terjadi polemik di masyarakat karena tidak tepat sasaran. Ketiga, pemda dan desa harus sinergi mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada evaluasi. Keempat, masyarakat harus terinformasikan dengan baik soal penanganan kemiskinan. “Di sinilah pentingnya sinergitas antara masyarakat dengan pemerintahan desa dan pemda,” ujarnya.

Kelima, perlu ada pengawasan yang kuat dan ketat atas pelaksanaan program tersebut, baik oleh pihak yang berwenang maupun oleh masyarakat. Ketujuh, pentingnya partsipasi aktif masyarakat semenjak dari perencanaan maupun pelaksanaannya. “Hal ini bertujuan agar program tersebut tersalurkan dengan benar, baik, tepat sasaran dan mendorong peran serta masyarakat dalam program tersebut,” kata dia.

Pihaknya lebih menekankan perlunya program pengentasan kemiskinan terintegrasi antara Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan pemerintahan desa. Karena itu merupakan salah satu cara paling efektif agar semua anggaran pemda maupun desa bisa terselenggara dengan baik, efektif dan efisien.

“Catatan terakhir saya. Jangan sampai programnya baik, tujuannya mulia, namun menjadi buruk karena tata kelola program yang tidak baik dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat,” tuturnya.

Harus Ada Akselerasi Kesejahteraan

Ijudin menjelaskan menanggulangi kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat merupakan amanah konstitusi pasal 34 UUD 45 tentang kesejahteraan. Penanggulangan kemiskinan memang tidak mudah dan perlu kehendak politik (political will) yang sangat kuat dari pemerintah pusat sampai desa.

“Sebetulnya secara filosofis semua anggaran negara, dalam bentuk alokasi apapun, tujuan utamanya agar semua anggaran tersebut mampu mendorong akselerasi tercapainya kesejahteraan rakyat, dalam arti meningkatkan kualitas hidup dan menghapuskan kemiskinan dan keterbelakangan rakyat,” ujarnya.

Sejauh ini, kata dia, sudah banyak program pemerintah dalam rangka pelaksanaan amanah konstitusi tersebut. Bahkan ratusan triliun anggaran negara direalisasikan untuk anggaran perlindungan sosial.

Anggaran pemerintah pusat untuk menangani kemiskinan disalurkan melalui beragam program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Rastra (bantuan pangan non-tunai/BPNT), Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Bantuan Operasional Sekolah dan Kesehatan dan Kredit Usaha Rakyat.

Yang tidak kalah penting yang tidak boleh lepas dari sorotan, kata dia, yaitu dana desa. Dana desa secara filosofis bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja dan berujung untuk menyejahterakan rakyat desa. Namun sampai saat ini dana desa belum memberikan dampak signifikan terhadap tujuan utamanya tersebut, karena lemahnya program dan mininmnya alokasi untuk pemberdayaan ekonomi. Sehingga wajar ketika ada penelitian yang menyatakan dana desa gagal dalam mencapai tujuannya dalam mengentaskan kemiskinan. Hal ini disebabkan beberapa faktor. Seperti, kurang efektif dan efisiennya penggunaan dana desa, lemahnya sumber daya manusia (SDM) desa, kurang transparan dan lemahnya pengawasan, kurangnya partisipasi masyarakat dan minimnya alokasi dana desa untuk pemberdayaan ekonomi.

“Program pengentasan kemiskinan melalui anggaran perlindungan sosial tersebut banyak dinilai cukup berhasil dalam pengentasan kemiskinan, meskipun masih banyak kelemahan yang perlu dibenahi seperti data penerima program yang sampai hari ini masih meninggalkan masalah di kalangan masyarakat,” tuturnya.

Ijudin menjelaskan anggaran program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Ciamis mengalami kenaikan yang signifikan di 2020. Tahun depan anggaran penanganan kemiskinan di Ciamis mencapai Rp 45 miliar. Jumlah tersebut naik dua kali lipat dari 2019.

“Tentunya kebijakan ini membanggakan sekaligus memberikan harapan kepada masyarakat miskin di Kabupaten Ciamis. Namun di sisi lain perlu ada catatan supaya program dengan dana yang cukup besar tersebut harus dilaksanakan secara efektif agar dapat mengakselerasi tujuan pengentasan kemiskinan tersebut,” kata dia berharap.

Pemerhati sosial Jamiludin Hidayat SPd MSc menjelaskan untuk penanganan kemiskinan, pemerintah harus memberikan program pemberdayaan ekonomi. Itu akan membuat masyarakat miskin berusaha untuk bangkit dari kemiskinan.

Jadi, pemerintah tidak lagi memberikan bantuan dengan uang, tapi alangkah baiknya bantuan permodalan atau usaha atau pelatihan pekerjaan .

“Artinya harus adanya program yang memang mereka bisa mandiri mengembangkan usaha, baik dagang atau diarahkan ke bidang pelatihan kewirausahaan,” kata Ketua STAI Al-Ma’arif Kabupaten Ciamis ini. (isr)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.