Jangan Tambah Beban Masyarakat

24
0
Cep Lutfi Abdul Aziz
Loading...

Ketua Bidang PTKP HMI Cabang Tasikmalaya Cep Lutfi Abdul Aziz menjelaskan perparkiran merupakan bagian dari sub sistem lalu lintas angkutan jalan. Itu diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, penataan lingkungan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas.

Menurutnya, salah satu penyumbang pendapatan yang dominan adalah retribusi parkir. Retribusi parkir memberikan pengaruh dalam meningkatnya penghasilan asli daerah (PAD) dan pembangunan di daerah.

“Permasalahan retribusi parkir Kota Tasikmalaya seakan menjadi permasalahan yang tidak ada ujungnya. Mulai dari penerimaan retribusi parkir yang masih banyak menemukan kendala dalam pengelolaannya dan ruang parkir yang tidak memadai,” kata dia kepada Radar, Minggu (5/1).

Dia menuturkan permasalahan parkir di tepi jalan umum saat ini justru akan lebih diwarnai, lewat adanya potensi bagi oknum yang tidak bertanggungjawab, menggunakan momen kenaikan tarif dalam meraup keuntungan.

“Masalah lain yang menjadi kendala dalam kebijakan Perwalkot Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Parkir, yakni minimnya sosialisasi,” kata Lutfi.

Sosialisasi kepada masyarakat secara menyeluruh, kata dia, idealnya sebelum aturan tersebut diberlakukan. Dengan begitu jangan sampai ada kejadian miss komunikasi antara masyarakat dan petugas parkir, seperti yang terjadi di salah satu lahan parkir baru-baru ini.

“Di Jalan Tentara Pelajar berakibat terjadinya keributan antara tukang parkir dan pengguna parkir. Karena si pengguna parkir yang belum mengetahui terkait kebijakan baru tentang peningkatan tarif parkir menjadi 3 kali lipat,” kata dia menceritakan.

Loading...

Lutfi menganalisa banyaknya alasan yang tumpang tindih dari Pemkot: menaikkan tarif parkir karena salah satunya tujuan meningkatkan pendapatan asli daerah, namun di sisi lain, bertentangan dengan alasan pemerintah yang mana peningkatan tarif merupakan bagian dari pengendalian kendaraan supaya tidak terlalu padat, mencegah terjadinya kemacetan. “Bahkan ada penegasan apabila ada masyarakat yang merasa keberatan mungkin bisa menggunakan kendaraan umum,” keluhnya.

“Kalau memang tujuannya ingin ada pengendalian kendaraan supaya masyarakat naik angkutan umum jangan harap ingin adanya kenaikan PAD. Jelas ini kontradiksi pernyataan wali kota yang pertama dengan pernyataan alasan yang kedua,” ucap Lutfi.

Ia menyarankan menangani persoalan parkir, alangkah baiknya difokuskan pada tataran manajerial. Pemkot memaksimalkan sarana parkir dan pelayanan parkir yang memadai. “Agar di kemudian hari, masalah parkir ini tidak banyak menuai permasalahan yang lebih besar. Karena belum tentu juga ketika tarif dinaikkan menjadi solusi yang tepat, yang ada malah menjadi beban masyarakat,” kata dia.

Menurutnya, kondisi faktual saat ini, di lapangan masih terjadi praktik parkir ilegal atau liar. “Terus berbicara masalah pelayanan, masyarakat sebagai pengguna parkir mestinya mendapatkan kepastian hukum yang jelas (adanya perlindungan pengguna parkir, Red). Ini juga harus menjadi catatan penting untuk Pemkot,” ujar Lutfi.

Sebab, kata dia, parkir merupakan bagian dari jenis usaha jasa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

“Intinya jangan sampai tidak ada keadilan untuk masyarakat. Giliran rugi masyarakat yang nanggung sendiri. Padahal tarif semahal ini,” kata dia mengingatkan pemkot. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.