Janggal, Kasus Korupsi Jembatan Cisinga Tasik Minta Diawasi KY

721
0

KOTA TASIK – Kasus dugaan korupsi Jembatan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya yang dinilai telah merugikan negara sebesar Rp4,2 miliar, saat ini masih bergulir persidangannya di Pengadilan Negeri (PN) Bandung.

Dugaan kejanggalan sempat bermunculan dalam penuntasan kasus ini.

Maka dari itu, kuasa hukum salah satu terdakwa berharap proses peradilan kasus ini berjalan dengan adil.

Hal itu diungkapkan Haris Azhar SH MA, kuasa hukum terdakwa Mamik Moch Fuadi, selaku ASN yang menjabat sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam proyek tersebut.

“Kami, dari Lokataru, Law and Human Rights Office, sebagai kuasa hukum Mamik Fuadi, prihatin dengan kapasitas institusional yang menangani kasus ini pemidanaan terhadap Mamik,” ujar Haris dalam siaran persnya melalui pesan whatsaap yang diterima radartasikmalaya.com, Selasa (14/1) siang.

Kasus Mamik ini, terang dia, diduga dikriminalisasi Jaksa Yanuar Rheza Mohammad, yang menjabat Kepala Seksi Penyidikan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Untungnya, Yanuar, ditangkap oleh Tim Pengamanan Sumber Daya Organisasi (PAM SDO) Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI atas dugaan tindak pidana pemerasan terhadap saksi.

“Meskipun Penangkapan Yanuar bukan atas kasus Mamik, penangkapan Yanuar menunjukkan bahwa perangai Yanuar dalam perangai penegak hukum yang korup. Dan hal ini juga terlihat dalam penanganan kasus Mamik,” terangnya.

Selain Jaksa, beber dia, pihaknya juga memberikan catatan penting pada PN Bandung, pengadilan yang memeriksa berkas Mamik.

Khususnya, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Mamik Moch Fuadi.

Menurut penelusuran rekam jejak yang dilakukan timnya, salah satu hakim anggota yakni Djodjo Djohari merupakan salah satu hakim anggota dalam kasus korupsi penanganan perkara penyelewengan dana Bantuan Sosial Pemerintah Bandung, yang melibatkan Setyabudi Tejocahyono (mantan Hakim PN Bandung dan Wakil PN Bandung), Ramlan Comel (Hakim ad-hoc Tipikor PN Bandung) dan Dada Rosada (mantan Walikota Bandung).

“Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2013 juga pernah memeriksa Hakim Djodjo Djohari, karena diduga kuat ikut menerima aliran uang dalam kasus korupsi penanganan perkara penyelewengan dana Bantuan Sosial Pemerintah Bandung Tahun Anggaran 2009-2010,” bebernya.

“Kini Setyabudi Tejocahyono dan Ramlan Comel telah divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi karena telah menerima uang untuk meringankan perkara,” sambungnya.

Untuk itu, tambah dia, Lokataru, Kantor Hukum dan HAM, telah melaporkan segala temuan, fakta dan peristiwa yang terjadi kepada institusi-institusi yang berwenang guna melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap proses penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan jembatan Cisinga Kabupaten Tasik.

“Antara lain Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Pengawasan, Komisi Kejaksaan RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal supervisi,” tambahnya.

Kemudia, tukas dia, pihaknya meminta Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia untuk mengawasi dan melakukan pemantauan terhadap jalannya persidangan atas nama terdakwa Mamik Moch Fuadi.

“Demi terpenuhinya hak atas proses peradilan yang adil (Right To A Fair Trial),” tukasnya.

(rezza rizaldi)

loading...
Halaman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.