Janjikan Gaji Juru Parkir Sesuai UMK

64

BANJAR – Supervisor Greatindo Parking, pengelola parkir RSUD Kota Banjar, Ade Ainulyaqin tengah melakukan upaya untuk pemenuhan gaji bagi 31 juru parkir (jukir). Minimal setara upah minimum kota (UMK) Banjar sekitar Rp 1,6 juta.

Seperti diketahui, saat ini juru parkir yang statusnya outsourching masih digaji Rp 1 juta per bulan per orang. “Tentunya pasti untuk gaji sesuai UMK itu yang diharapkan dan ditempuh oleh kita (perusahaan). Cuma kan di awal sudah diceritakan secara gamblang, tentunya ada tahapan prosedurnya. Pasti kita mengejar UMK,” kata Ade Kamis (14/3).

Ade tak membeberkan prosedur apa saja yang tengah ditempuh untuk menggaji seluruh pegawai sesuai UMK. Namun sebelumnya ia menjelaskan bahwa keuangan perusahaan baru stabil pada bulan ini.

Selama pengambilalihan pengelolaan parkir pada September 2018, Ade mengatakan banyak pengeluaran untuk pengadaan alat-alat pelayanan parkir kendaraan.

“Ya, sejak awal dalam perjanjian kerja dengan pegawai sudah disampaikan bahwa kemampuan perusahaan memberikan gaji sesuai UMK cuma untuk 17 pegawai saja. Jadi, jika tetap dengan jumlah yang 31 orang maka perusahaan solusinya membagi kembali anggaran untuk gaji menjadi Rp 1 juta per orang,” katanya.

Disinggung terkait laporan ke Disnakertrans mengenai kegiatan perusahaannya di Kota Banjar, Ade mengaku belum melaporkan.

“Kita kan take over dan baru juga ini, tempuhan itu pasti kita tempuh untuk lapor ke Disnaker,” katanya.

Tokoh Kota Banjar drg Darmadji Prawirasetia mengungkapkan pengelolaan parkir lebih baik ditangani Dinas Perhubungan. Alasannya, akan lebih profesional dan jelas PAD akan masuk ke kas daerah Kota Banjar.

“Sebaiknya itu dikelola oleh Dishub dengan dasar hukumnya perda (peraturan daerah). Rumah sakit jangan lah ngurusin recehan, cuma Rp 67 setahun itu kecil, padahal potensi parkir di sana itu besar loh sehari bisa sampai Rp 3 juta. Atau jika mau dikelola pihak ketiga lagi ya nilai kontraknya jangan Rp 67 juta. Naikkan lah kan itu bisa dihitung dari jumlah kendaraan yang masuk,” ucap wali kota periode 2014-2018 ini.

Ia berharap ketika dikelola Dishub, portal atau palang pintu tiket parkir tidak ditempatkan di depan, namun di pintu masuk area parkir. Pasalnya, jalan yang kini ditempati portal merupakan jalan lingkungan, bukan untuk parkir kendaraan. “Itu jalan umum. Itu kalau oleh Dishub bisa dibongkar pindahkan ke belakang,” katanya.

Soal UMK, Darmadji juga mendorong supaya Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar segera turun tangan. “Soal kesepakatan kontrak juga kan Disnaker tidak diberikan laporan ya oleh perusahaan, perusahaan itu belum laporkan. Nah harusnya ketika mereka masuk melakukan kegiatan di Kota Banjar, harus langsung lapor, tempuh sesuai aturan supaya tidak jadi permasalahan di kemudian hari,” kata dia. (cep)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.