Jasa Medis Jangan Ikut Naik

118
0
RAPAT. Anggota DPRD Kota Tasikmalaya Andi Warsandi (kanan) didampingi Munir memimpin rapat pembahasan raperda PMKS kemarin. foto: Firgiawan / Radar Tasikmalaya

Pasien Kelas III Dicover Pemerintah
CIHIDEUNG – Pemerintah Kota Tasikmalaya diminta memperbaiki pelayanan kesehatan seiring dengan rencana kenaikan tarif kelas III di RSUD dr Soekardjo.
“Ya tentunya harus berbanding lurus dengan pelayanan, jangan sampai tarif naik pelayanan makin menurun,” ungkap Pemerhati Tasikmalaya sekaligus Dewan Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Nandang Suherman kepada Radar, kemarin (31/10).
Dia mengaku setuju dengan usulan Pemkot menaikan tarif pelayanan Kelas III RSUD dr Soekardjo. Sebab, pasien tidak mampu yang notabene menghuni kelas tersebut tidak dibebankan secara pembiayaan. “Selama dalam rangka memastikan peningkatan pelayanan, tidak masalah. Karena pasien miskin tidak dibebani dan sudah dicover pemerintah,” ungkapnya.
Justru, kata dia, kebanyakan pemerintah daerah menaikan tarif pelayanan agar harga jasa tenaga medis juga turut meningkat. Sebab selama ini tidak dipungkiri perlakuan tenaga medis bagi kelas VIP dengan kelas III relatif berbeda. “Ini sudah rahasia umum, akan terlihat pelayanan berbeda saat pemeriksaan atau visit,” terangnya.
Di VIP, kata dia, dokter bisa ber­lama-lama memasang rate tinggi. Berbeda saat melayani pasien kurang mampu yang rate-nya lebih murah, khawatir pemeriksaan tidak terlalu detail. “Maka saya sarankan di penyesuaian tarif ini tidak terlalu jauh cost jasa medisnya agar perlakuan pasien tidak timpang,” paparnya.
Terpisah, Ketua Pansus Raperda Tarif RSUD Andi Warsandi menjelaskan pihaknya diberi jadwal melakukan pembahasan raperda usulan Pemkot dimulai pada 20 November 2017.
Sebab, pihaknya diharuskan merampungkan terlebih dahulu raperda PMKS yang dideadline hingga pertengahan November. “Jadwal tersebut sudah disusun menyesuaikan tingkat kesibukan dan agenda masing-masing anggota dewan yang tergabung didalamnya. ”Berkas raperda dan jadwal baru kami terima. Di sana tertulis agenda rapat 20 November mendatang. Kami prioritaskan yang saat ini dalam pembahasan. Sebab sesuai jadwal Tarif RSUD itu targetnya di Paripurnakan pada 19 Desember 2017,” tuturnya usai menghadiri rapat pembahasan Raperda PMKS di Gedung Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Tasikmalaya, kemarin (31/10).
Diketahui pansus raperda ini merupakan gabungan dari Komisi II dan Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya dengan susunan Ketua Pansus Andi Warsandi, Wakil Ketua dr Wahyu Sumawidjaja dan Sekretaris Ichwan Saffa.
Diberitakan sebelumnya, kenaikan tarif pelayanan kelas III RSUD dr Soekardjo diprediksi bakal menembus angka di atas 50 persen. Pasalnya, pemerintah tidak melakukan penyesuaian tarif sejak tahun 2006.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya Ivan Dicksan menjelaskan idealnya penyesuaian tarif dilakukan per tiga tahun sekali sehingga dapat menyesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi.
“Kenaikannya kemungkinan lebih dari 50 persen karena jomplang sekali tarif yang berlaku saat ini dengan kondisi dan perkembangan ekonomi,” tuturnya usai menghadiri Rapat Paripurna Ke-4 Penetapan Program Legislasi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 dan Penyampaian Dua Buah Raperda Senin (30/10).
Namun, kata dia, dipastikan kenaikan ini tidak akan berimbas terhadap masyarakat miskin yang notabene menghuni kelas III. Sebab, segala bentuk pembayaran di kelas ini dicover BPJS Kesehatan maupun Jamkesda. “Mayoritas pasiennya kan warga tidak mampu yang tentunya dibiayai pemerintah. Kita harap sampai Desember 2017 bisa disahkan,” terangnya.(igi)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.