Jelang Pilkada, Pjs Bupati Tasik Ingatkan ASN Untuk Netral

83
0
radartasikmalaya.com
Pjs Bupati Tasikmalaya Hening Widiatmoko. diki setiawan/ radartasikmalaya
Loading...

SINGAPARNA – Penjabat sementara (Pjs) Bupati Tasikmalaya, DR Hening Widiatmoko mengingatkan, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, agar menjaga netralitas di Pilkada Tasik.

“Tugas saya sebagai Penjabat Bupati Tasikmalaya salah satunya adalah menjaga kondusifitas menjelang Pilkada Tasik. Jabatan saya ini akan berakhir 5 Desember, sebelum masa pemungutan suara tanggal 9 Desember,” ungkap Hening, kepada wartawan, Senin (9/11).

Hening mengaku bahwa komitmen dan tugas utamanya dalam menjaga kondusifitas jelang Pilkada Tasik ini akan dimaksimalkan termasuk dalam menjaga netralitas ASN di lingkungan Pemkab Tasik. Termasuk tugasnya membangun komunikasi baik dengan Forkopimda.

“Baik dengan Dandim, Kapolres, Kajari, tentunya dengan KPU beserta Bawaslu. Untuk bersama-sama mendudukkan persoalan, bahwa dalam menjaga kondusifitas itu menjadi kewajiban bersama, terwujudnya dengan pemetaan di lapangan,” kata dia.

Maka dari itu, lanjut dia, melalui rapat-rapat tim gugus tugas Covid-19 yang dilaksanakan, termasuk didalamnya membahas protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada Tasik, KPU harus memastikan petugas KPPS dan PPS di lapangan tidak terpapar Covid-19.

“Maka harus dilakukan rapid test, dan kami pemerintah daerah membahasnya apa saja yang bisa dibantu oleh pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Pilkada nanti. Meski KPU sudah ada anggaran yang disiapkan,” ungkap dia.

Namun, ungkap dia, yang belum disiapkan oleh KPU, memang terkait anggaran ketika memang ada petugas penyelenggara pemilu di lapangan positif atau terpapar Covid-19. Bagaimana mengganti petugas tersebut, sementara waktu pelaksanaan pendek.

Loading...

“Kami akan terus koordinasi untuk mencari solusinya. Sebagai contoh dibangun komunikasi yang berjalan baik dalam menjaga kondusifitas jelang Pilkada Tasik. Selain KPU, termasuk Bawaslu juga dalam netralitas ASN selalu mengingatkan,” terang dia.

Termasuk, lanjut dia, pemerintah daerah pun terus mengingatkan kepada ASN untuk netral dan menjaga netralitasnya dalam pemilihan kepala daerah ini.

“Jadi peran tugas saya termasuk dalam menjaga netralitas ASN, termasuk menjaga agar penularan Covid-19 ini tidak meluas,” tukasnya.

Dia mengungkapkan bahwa kabar yang beredar di luar soal adanya indikasi ASN setingkat camat atau kepala desa yang tidak netral dalam Pilkada Tasik, belum mendapatkan laporan dari Bawaslu.

“Saya terakhir komunikasi dengan Bawaslu seminggu yang lalu, saya tanya langsung ke Bawaslu, katanya sampai sejauh ini belum ada ditemukan pelanggaran netralitas ASN. Indikasi mungkin ada, tetapi tetap harus dikonfirmasi dan diverifikasi apakah betul memenuhi kriteria pelanggaran,” imbuhnya.

Kalau pun, ungkap dia, ada terbukti indikasi pelanggaran netralitas ASN, masyarakat atau pihak lainnya bisa melaporkannya ke Bawaslu. Karena pemerintah daerah sendiri sudah jauh-jauh hari mengingatkan kepada para ASN.

“Kami pun selalu ingatkan ASN di Pemkab Tasik, bahwa Pilkada ini adalah agenda lima tahun sekali. Jangan sampai karier kita ini ternodai hanya karena gara-gara pesta demokrasi ini. Jadi tolong kita bersikap bijak untuk netral dan sesuai koridor peran, tugas dan fungsi ASN,” tegas dia.

Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Dodi Juanda SIP menyampaikan dalam hal pengawasan soal netralitas ASN menjadi fokus dari Bawaslu dalam perhelatan Pilkada Tasik ini, karena ada calon petahana atau incumbent saat ini.

Pengawasan tersebut, kata dia, dilaksanakan baik di tingkat kabupaten, kecamatan sampai ke desa, baik oleh Bawaslu maupun Panwascam di tingkat bawah. Seperti pengawasan terhadap ASN setingkat camat atau kepala desa.

Dia mengingatkan, jangan sampai tidak netral-nya ASN dalam Pilkada menjadi citra buruk atau hal yang jelek bagi pemerintah daerah termasuk pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya.

Jadi diharapkan netralitas ASN ini bukan hanya jargon tetapi praktiknya harus dilaksanakan.

“Pengawasan ini menjadi tugas bersama Bawaslu dan pemerintah daerah dalam hal ini Pjs Bupati dan sekda yang menjadi pemimpin tertinggi ASN untuk tetap mengingatkan agar para ASN ini mentaati peraturan dan Undang-undang tentang ASN didalamnya,” ungkap dia.

(diki setiawan)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.