Jelang PSBB, Pemkab Pangandaran Diminta Segera Koordinasi dengan Forkopimda

227
0

PANGANDARAN – Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin H MM memuji pilihan yang tepat dari Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam menerapkan sistem Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) se-Jawa Barat.

Namun yang perlu diperhatikan, untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran sebelum melakukan PSBB, harus berkoordinasi dan sosialisasi dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Sehingga dalam penerapan PSBB ini tidak ada beda cara pandang. Maka harus cepat berkoordinasi dan sosialisasi,” pintanya.

PSBB juga tidak hanya sekadar imbauan, melainkan, pelaksaannya merupakan tanggung jawab stakeholder, dengan tujuan mampu menegakan peraturan yang tegas dari pada penerapan physical distancing.

“Karena sifatnya PSBB penguatan peraturan sampai ada penegakan sanksi,” ujarnya.

Di samping itu, Pemkab mesti menyosialisasikan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Loading...

Diantaranya; proses belajar mengajar di rumah dengan media yang paling efektif, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan kemanan.

“PSBB dilakukan selama masa inkubasi yaitu 14 hari,” katanya.

Sambung Asep, kegiatan- kegiatan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang serta berpedoman pada protokol dan peraturan perundang-undangan tentang pencegahan virus Corona.

“Berharap strategi ini bisa efektip memotong penyebaran Covid 19,” tandasnya.

(riz)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.