Karyawan Ingin Ada Pesangon dari PD Pasar Resik

Jelang Rapat Paripurna PMII Akan Unjuk Rasa

189
0
RANCANG AKSI. Aktivis PMII Kota Tasikmalaya merancang unjuk rasa yang akan dilaksanakan hari ini (21/2).Firgiawan / Radar Tasikmalaya

MANGKUBUMI – Aktivis PMII Kota Tasikmalaya berencana menggelar aksi ke DPRD Kota Tasikmalaya hari ini (21/2). Aksi mereka bertujuan mempertanyakan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dalam mengelola keuangan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Resik serta hasil audit internal yang telah dilaksanakan pemkot.

Sekretaris PC PMII Kota Tasikmalaya Deni Romdoni menyebutkan hasil audiensi Senin (18/2) tentang pengelolaan PD Pasar Resik tidak mendapat jawaban memuaskan. Bahkan, hendak meminta data hasil audit internal seolah dipingpongkan oleh stakeholder terkait.

“Maka kita akan aksi ke jalan mempertanyakan hal itu. Bila perlu, pengesahan Perda Pembubaran PD Pasar Resik kita minta ditahan sebelum semua informasi valid diungkap terlebih dahulu ke publik,” ujarnya usai merancang aksi di Jalan Galunggung, Rabu (20/2).

Pihaknya khawatir ada kesan pertanggungjawaban perusahaan pelat merah itu diringankan lewat wacana pembubaran. Kemudian tidak ada jaminan bagi para karyawan untuk dipenuhi sejumlah kewajibannya, setelah pembubaran dilaksanakan.

“Kita tidak mau aturan itu disahkan justru merugikan warga yang bekerja di perusahaan daerah. Siapa nanti yang menjamin hak-hak mereka apabila PD Pasar Resik bubar?” tanya Deni.

Kemudian, kata dia, ketika peralihan kewenangan pengelolaan pasar tradisional ditangani Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar, otomatis menjadikan para eks karyawan menjadi tenaga harian lepas (THL) tetap harus diberikan pesangon. Hal itu karena pengangkatan karyawan dilaksanakan perusahaan dalam hal ini jajaran direksi.

“Terlepas nanti jadi THL atau seperti apa, amanat Undang-Undang Ketenagakerjaan, ketika karyawan diberhentikan harus diberi pesangon. Soal itu, mau bagaimana? Ditanggung APBD kan tidak boleh, siapa yang mau menjamin?” tuturnya memaparkan.

Bendahara PC PMII Kota Tasikmalaya Hilman Muzaki mengatakan sekalipun setelah paripurna akan ada masa transisi selama satu tahun, tidak ada yang bisa menjamin seluruh kewajiban perusahaan terhadap pihak lain bisa terpenuhi sampai masa transisi berakhir.

Perwakilan Karyawan PD Pasar Resik Ajang Nursodik menambahkan pihaknya tetap mengharapkan adanya pesangon meski nanti akan tetap kembali bekerja menjadi THL UPTD Pasar.

“Urusan THL memang hal lain, tetapi kewajiban perusahaan memberi kami pesangon ya harus tetap dijalankan, karena kewajiban dalam undang-undang. Kita setuju saja pembubaran, tetapi harus ada kejelasan dari perusahaan dalam memenuhi hak normatif kami ketika tidak bekerja sebagai karyawan,” ucapnya membeberkan. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.