Jika Ada Pelanggaran Kampanye, Begini Kata Bawaslu Pangandaran

76
0
Iwan Yudiawan Ketua Bawaslu
Iwan Yudiawan Ketua Bawaslu

PANGANDARAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pangandaran akan menindak siapa pun yang membuat pelanggaran saat masa kampanye.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pangandaran Iwan Yudiawan mengatakan batas peserta kampanye itu diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 tahun 2020, dimana jumlah peserta di dalam sebanyak 50 orang dan di luar ruangan sebanyak 100 orang. “Jika nantinya melanggar akan diberi sanksi bahkan bisa sampai dibubarkan,” katanya Selasa (8/9).

Menurutnya, siapa pun akan ditindak, baik itu peserta Pemilu maupun masyarakat yang ikut melanggar atau melanggar perundang-undangan dalam Pilkada Pangandaran. “Sebagai catatan saja, sekalipun itu penyelenggara Pemilu kalau melanggar akan ditindak,” ucapnya.

Namun untuk melakukan pengawasan itu, Iwan mengaku memiliki keterbatasan dari jumlah anggota. “Untuk pengawasan dilakukan memang sampai tingkat desa, namun jumlah Pengawas Kelurahan dan Desa (PKD) hanya satu orang,” katanya.

Namun pihaknya mengakali kekurangan itu dengan melibatkan relawan, yakni kader pengawasan partisipatif. “Jumlahnya sampai 70 orang. Mudah-mudahan bisa maksimal,” katanya.

Baca juga : Jumlah Pemilih Sementara Pilbup Pangandaran Capai 320.356

Lanjut Iwan, pengawasan partisipatif dari semua lapisan masayarakat juga sangat diharapkan, terutama mengawasi pelanggaran yang dilakukan selama masa kampanye. “Karena kita semua berharap penyelenggaraan Pilakda ini bisa berjalan bersih, jujur dan adil,” harapnya.

Ia tidak berharap peserta Pemilu untuk mengabaikan apa yang sudah ada dalam pertauran perundang-undangan dan Peraturan KPU tahun 2020. “Ketidakkondusifan bisa saja terjadi jika semua abai,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umun (KPU) Kabupaten Pangandaran akan membatasi jumlah peserta dalam setiap kampanye. Hal tersebut dikatakan Ketua Komisioner KPU Kabupaten Pangandaran Maskuri.

Menurut dia, jumlah peserta kampanye di dalam ruangan makismal hanya sampai 50 orang. “Sementara di luar ruangan itu maksimal hanya sampai 100 orang,” katanya Senin (7/9). Kata dia, kewenangan pengawasan dalam setiap kampanye, rananhnya ada di Bawaslu.

Pembatasan dilakukan karena terjadinya klaster saat kampanye. “Jika muncul klaster baru, yang terbayangkan adalah tahapan kampanye akan terhenti dan waktu pencoblosan akan terganggu,” ujarnya. (den)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.