Jika Perusahaan tak Penuhi Hak Karyawan, Izin Usaha Dicabut

617
0
Firgiawan / Radar Tasikmalaya JELASKAN. Pengelola Lotte Mart Tasikmalaya saat menjelaskan tentang pemenuhan 10 hak dasar karyawan yang sudah dilakukan perusahaan tersebut kepada Pokja RanHAM Kota Tasikmalaya Selasa (19/12).

KAWALU – Bagi pengusaha yang tidak memenuhi hak-hak dasar bagi karyawannya, Tim Kelompok Kerja Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Pokja RanHAM) bakal merekomendasikan kepada wali kota agar izin usahanya dicabut. Sebab, berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, setiap perusahaan wajib memberikan hak yang harus diterima karyawannya. Mulai dari jaminan layanan kesehatan, penghasilan yang layak serta aspek lainnya.

“Tahun lalu pernah ada perusahaan transportasi yang tidak bayar gaji pegawainya secara ideal, di kisaran Rp 500 ribu per bulannya. Itu ditindaklanjuti lewat teguran. Kalau seperti itu terus, izinnya bisa direkomendasi untuk dicabut,” ujar anggota Pokja RanHAM Kota Tasikmalaya dari unsur tokoh agama, KH Mahpuddin Noor di sela monitoring implementasi RanHAM di Lotte Mart, kemarin (19/12).

Tahun ini pihaknya menyisir secara acak lima perusahaan yang terbilang masih baru di Kota Tasikmalaya. Itu untuk memastikan perusahaan itu memenuhi hak para karyawan sehingga terciptanya penegakan HAM di perindustrian.

Hasil monitoring dua hari pertama yakni di Hotel Horison dan Lotte Mart, dinyatakannya, sudah tidak ada persoalan berkaitan 10 hak dasar yang harus diberikan perusahaan. “Hanya saja dari 110 karyawan yang bekerja di Lotte Mart, masih belum mencukupi untuk ibadah di musala yang terbilang kecil. Kita harap ada perubahan ke depannya,” terang dia.

Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Kerjasama Daerah Setda Kota Tasikmalaya yang juga Kepala Sekretariat Pokja RanHAM H Andi Abdullah Nas SH MSi mengatakan monitoring dilaksanakan sebagai upaya terwujudnya Kota Peduli HAM. Meski sudah lima kali berturut-turut penghargaan diraih Kota Tasikmalaya, pihaknya terus berkomitmen mempertahankan prestasi tersebut.

“Tiga perusahaan lain yang akan kami monitor seperti outlet Eiger Plaza Asiap, BKL Gunung Putri dan Hotel Harmoni. Untuk memastikan apakah perusahaan tersebut telah mengimplementasikan pemenuhan 10 hak dasar para karyawannya,” jelas Andi. (igi)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.