JK Blak-Blakan Soal Pilpres 2019

BERSAHAJA. Direksi fajar Indonesia Network (FIN) bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres di Jakarta, Jumat (13/7/18). foto; fin.

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

Direksi Fajar Indonesia Network (FIN) bersilaturahmi kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Pertemuan dilaksanakan di Istana Wapres, Jakarta Jumat (13/7). Rombongan FIN dipimpin Direktur Utama Agusalim Alwi Hamu.

Dalam kesempatan tersebut JK menjawab pertanyaan FIN seputar Pilpres 2019.

Terkait Pilpres 2019, Pak Jokowi menyatakan bahwa Cawapresnya sudah mengerucut ke lima orang. Siapa aja Pak?

Wah, saya tidak tahu. Itu tanya Pak Jokowi yang tahu.

Berdasarkan informasi inisial M akan mendampingi Pak Jokowi, kira-kira siapa Pak? Apa itu bisa Muhamad Jusuf Kalla?

Bukan. Tidak. Karena menurut undang-undang, saya sudah tidak bisa maju lagi. Karena sudah dua kali periode.

Tapi kan Undang-undang No 7/2007 sedang digugat?

Kalau ada instansi atau parpol yang mengajukan gugatan, ya silahkan. Tapi saya tidak mau mengajukan gugatan.

Bagaimana jika gugatan dikabulkan MK, apa Pak JK bersedia kembali dicalonkan mendampingi Pak Jokowi?

Itu tergantung Pak Jokowi.

Bagaimana dengan Mahathir Mohamad efek?

Ya, jadi dengan terpilihnya Mahathir ini, banyak orang yang merasa muda. Seperti Pak Amien (Rais) pun merasa muda lagi. Padahal, dulu ukuran tua itu umur 70 tahunan. Sekarang, umur 70 tahunan masih merasa muda.

Kalau begitu, apa ada kemungkinan Pak JK maju sebagai Capres?

Tidak. Karena saya ini, secara etika, tidak baik. Karena pemerintah yang sekarang ya pemerintah Jokowi-JK. Itu kan satu paket. Jadi kalau ada yang mengkritisi pemerintah Jokowi itu berarti juga mengkritisi JK. Kelemahan di pemerintahan Jokowi juga kelemahan JK. Jadi tidak etis lah.

Direksi FIN foto bersama Wapres JK dan Alwi Hamu (kiri), staf khusus wapres.

Terkait wacana duet JK-AHY, bagaimana tanggapan bapak?

Oh itu tidak benar. Saya sudah klarifikasi. Kan tidak mungkin saya maju melawan Pak Jokowi.

Beberapa kali Pak JK bikin kejutan dalam keputusan politik, seperti saat Pilkada DKI yang ternyata Pak JK mendukung Anies Baswedan, apa mungkin ini terulang di Pilpres?

Pilkada DKI itu menyangkut kepentingan bangsa. Coba bayangkan kalau yang menang Ahok. Akan terjadi kegaduhan yang terus menerus. Membangun negeri ini butuh ketenangan, keamanan dan ketentraman. Karena itu, kepala daerahnya, apalagi untuk ibu kota, harus yang bisa diterima oleh semua kalangan.

Banyak pihak menunggu sikap politik Pak JK. Bahkan ada yang membaca keberadaan Pak JK satu mobil dengan Pak Anies sebagai sinyal politik?

Saya kalau kunjungan ke daerah kan selalu dengan kepala daerah. Kenapa hanya dengan gubernur Jakarta, dikait-kaitkan dengan politik. Saya memang ingin ngetes. Ternyata responsnya ramai ya…itu karena Jakarta provinsi nomor satu, ibu kota negara.

(fin)

loading...