Jokowi Diminta Ralat Ucapannya Soal TNI/Polri, Dua Alasan Ini Patut Disimak

5
Joko Widodo

JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyampaikan tidak sepatutnya Presiden Jokowi meminta TNI/Polri menjelaskan capaian kinerja pemerintah.

Pernyataan itu dinilai bisa menciderai netralitas TNI/Polri yang telah diatur undang-undang.

Menurut Fadli, setidaknya ada dua alasan mendasar Jokowi harus meralat ucapannya soal pernyataan itu.

Pertama, permintaan Presiden tersebut bertentangan dengan UU TNI/Polri. Di dalam UU TNI No. 34/2004, Pasal 39 Ayat 2, menyebutkan bahwa “Prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis”.

Sementara UU Polri Nomor 2/2002, Pasal 28 Ayat 1, menyebutkan “Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

Larangan ini juga dipertegas kembali dlm pasal 67 PKPU No.23 tahun 2018, tentang Kampanye Pemilihan Umum.

TNI dan Polri dilarang melakukan tindakan yg menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu.

“Jadi, regulasi yg menjaga netralitas TNI/Polri, sudah sangat kuat.” ujarnya, Jumat (24/8/2018).

Menurut UU, tugas pokok TNI ada tiga, yaitu; menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan.

Dalam pelaksanaannya memang dimungkinkan bagi TNI menjalankan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Pertanyaannya, apakah mensosialisasikan keberhasilan pemerintah bagian dari OMSP? Jawabannya, sudah pasti bukan!

Begitupun di dlm UU Polri No.2 Tahun 2002 pasal 13. Tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan kpd masyarakat.

Alasan kedua, permintaan Presiden kepada anggota TNI/Polri jelas sangat politis. Sebab, yang menyampaikannya adalah Presiden yng pada saat bersamaan juga berstatus sebagai bakal calon presiden.

Semestinya, Presiden harus semakin menegaskan jaminan netralitas TNI dan POLRI di tahun pemilu ini. Bukan justru menarik-narik TNI/Polri ke politik praktis. Ini sama sj mengajak anggota TNI/Polri menjadi tidak profesional.

“Jangan menarik TNI/Polri kembali dalam politik praktis. TNI/Polri harus tetap menjaga netralitasnya. Sebab politik TNI dan Polri adlh politik kebangsaan.” jelasnya.

(sta/pojoksatu)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.