Jokowi Dinilai Tidak akan Berani Bubarkan Buzzer

18
0
Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun meyakini Jokowi tidak akan bubarkan buzzer.
Loading...

Hendri: Jangan Melulu Dianggap

Hate Speech dan Langgar UU ITE

JAKARTA – Kendati akhir-akhir ini keberadaan buzzer (kelompok pendengung) pro pemerintah banyak menuai sorotan dan kritikan tajam berbagai pihak. Diyakini keberadaan para buzzer tersebut tidak akan segera diberangus atau ditertibkan oleh pemerintah.

Padahal sejatinya sepak terjang mereka telah merusak kualitas demokrasi di Indonesia. “Justru buzzer itu seringkali merusak kualitas demokrasi,” ujar Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, Kamis (11/2).

Ubedilah, menilai sikap Presiden Jokowi yang terkesan memimpin negara semaunya sendiri dan cenderung oligarki, justru akan membiarkan keberadaan buzzer itu. “Kemungkinan tidak akan membubarkan para buzzer. Paling mungkin sebatas mengatur buzzer, itupun jika bisa,” ucapnya.

loading...

“Sebab ia (Jokowi,red) justru menikmati kontribusi buzzer bagi kekuasaannya. Ini yang saya sebut sebagai digital otoritarianism atau mengarah kepada digital dictatorship. Bertindak otoriter dengan menggunakan instrumen digital,” tegasnya.

Keyakinan Ubedilah jika Jokowi tidak akan berani membubarkan para buzzer juga didasarkan pada kenyataan diabaikannya kritik dari NU dan Muahammadiyah.

“Jangankan Dewan Pers yang menasehati, Muhammadiyah dengan NU saja tidak didengar kok nasehatnya. Itukan terjadi saat Muhammadiyah dan NU menolak pengesahan UU Omnibuslaw Ciptaker 2020 lalu,” pungkasnya.

Sementara itu, pendiri lembaga survei KedaiKOPI Hendri Satrio Hendri berharap agar pihak kepolisian tidak tumpul kepada buzzer yang dinilai sudah melakukan pelanggaran hukum. Hal ini sesuai komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang tidak akan tumbuh ke atas dan tajam ke bawah serta tidak bertindak tebang pilih.

“Nah ini makanya satu lagi yang penting juga. Ini menjadi momentum bagi Kapolri yang baru juga untuk menjalankan instruksi Presiden dan ikut mengawal apa yang disampaikan oleh Presiden, bahwa negara butuh kritikan-kritikan juga. Jadi jangan melulu kemudian dianggap hate speech, melanggar ITE,” ujarnya. (rm/red)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.