Jumlah Financial Technology Tak Perlu Dibatasi

58
0

JAKARTA – Financial technology (fintech) berbasis peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) di Tanah Air booming di tengah-tengah masyarakat. Jumlah mereka sangat banyak, alhasil secara jumlah akumulasi pinjol hingga Januari 2019 ini telah mencapai Rp25,92 triliun.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ada sebanyak 99 fintech yang legal terdaftar atau mengantongi izin OJK. Bisnis modelnya macam-macam, di antaranya pertanian, perikanan, perumahan, khusus UMKM skala khusus, ada pulsa, logistik dan berbagai macam bisnis dengan segmentasi market yang ada.

Memang tidak dipungkiri, fintech berbeda dengan perbankan konvesional misal dalam contoh memberikan pinjaman. Perbankan konvensional si peminjam harus memenuhi sejumlah persyaratan yang diminta bank seperti bukti memiliki tanggungan dan cicilan, slip gaji dan penjaminan agunan. Sedangkan pinjol tidak perlu menyertakan agunan. Sangat mudah dan prosesnya cepat.

“Bisnis modelnya sangat menarik, fintech P2P bisnis model yang sangat sederhana, mempertemukan pemberi pinjaman dan borrower,” kata Kepala Perizinan dan Pengawasan Fintech Direktorat Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Alvin Talu di Jakarta baru-baru ini.

Kesempatan yang sama, Deputi Direktur Pengaturan Penelitian dan Pengembangan Fintech Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Munawar Kasan menambahkan fintech telah mulai dinekal di Indonesia sejak tahun 2013 lalu berupa start up. Kemudian fintech pinjol baru pada 205 hingga sekarang ini.

“Hasil riset OJK pada tahun 2016 menunjukkan masih tingginya gap pendanaan di Indonesia yaitu sebesar Rp 988 triliun per tahun. Kebutuhan pendanaan Rp 1.649 triliun hanya mampu dipenuhi oleh lembaga keuangan sekitar Rp 660 triliun,” kata Munawar.

Artinya, lanjut Munawar, keberadaan fintech P2P tidak bisa dipertantangan dengan lembaga keuangan resmi seperti bank. Karena keduanya saling menguntungan dan terkait. Namun yang harus didorong adalah regulasi yang jelas dari pemerintah.

“Fintech di Indonesia masih harus disempurnakan, sesuai dengan Aturan Presiden Nomor 74 tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik,” tutur Munawar. “Fintech dengan bank bukan kompetitor, beda segmen. Jadi ke depan bisa disenergikan antara fintech dan bank,” imbuh Munawar.

Sementara peneliti of Refoms on Economics (CORE) Piter Abdullah melihat dengan akumulasi penyaluran mencapai 25,9 triliun merupakan berita yang gembira. Artinya perkembangan fintech di Tanah Air sangat baik. Apalagi dari 99 fintech yang terdaftar dan diawasi oleh OJK.

“Memang ada risiko masyarakat tidak siap dengan kemudahan fintech dan terjerat oleh utang yang kemudian tidak terbayar. Tapi ekses demikian tidak perlu dikhawatirkan berlebihan. Proses ini pasti terjadi. Masyarakat akan mengalami pembelajaran dan ke depan akan lebih dewasa dan bijak memanfaatkan keberadaan fintech,” kata Piter Abdullah kepada Fajar Indonesia Network (FIN).

Pengamat ekonomi Suroto menilai bahwa perkembangan fintech yang sangat drastis saat ini sebetulnya menunjukkan bahwa ada ceruk pasar yang belum terakses dari sektor perbankkan dan lembaga keuangan konvensional yang ada selama ini terutama di sektor kredit mikro. “Secara keseluruhan memang tidak bersifat substitutif terhadap kelembagaan keuangan konvensional yang ada, tapi segmentatif ke sektor layanan keuangan mikro baik perbankkan maupun non-bank,” ujar Suroto.

Lanjut Suroto, saat ini fintech memang akan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan di beberapa tahun mendatang. Tapi akan segera secara cepat mencapai titik keseimbangan. “Sebab sektor kredit mikro dalam model P2P ini kan tetap ada keterbatasannya,” kata Suroto.

Dari segi demand, kata Suroto, saat ini orang masih terjebak pada euforia, masyarakat memang akan terlihat lebih dimudahkan untuk mendapat akses. “Tapi banyaknya kasus yang muncul akibat sistem penagihan pinjaman oleh fintech yang tidak manusiawi akan segera menyadarkan masyarakat,” ucap Suroto.

Soal jumlah fintech apakah bisa dibatasi, Suroto memaparkan tidak perlu dibatasi karena terseleksi dengan sendirinya di masyarakat. Di sisi supply juga tidak perlu dibatasi akan segera mengerucut. Pada akhirnya mereka akan lakukan konsolidasi karena marketnya terbatas.

“Namun hal-hal yang perlu diatur adalah bahwa secara kelembagaan tetap harus verifikatif dan memiliki standar layanan tertentu agar tidak merugikan masyarakat. Peraturan yang dibuat tidak perlu lakukan pembatasan jumlah pemain. Biar saja tumbuh sesuai dengan seleksi alam,” pungkas Suroto. (din/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.