Beranda Ciamis Jumlah Pelanggaran Kedua Paslon Berimbang

Jumlah Pelanggaran Kedua Paslon Berimbang

186
BERBAGI

CIAMIS – Ketua Panwaslu Kabupaten Ciamis Uce Kurniawan mengungkapkan jumlah laporan pelanggaran Pemilu dari kedua tim sukses pasangan calon bupati dan wakil bupati Ciamis berimbang. Total 19 kasus. “Kita ketahui 19 laporan itu beragam dan telah final. Semuanya dilakukan kroscek dan penindakan,” ujar Uce di ruang kerjanya Senin pagi (2/4).

Dari hasil penyelidikan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), jumlah pelanggaran yang layak ditindaklanjuti hanya 13. Enam laporan lainnya dianggap tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu.

Pelanggaran yang memenuhi unsur dan telah ditindaklanjuti diantaranya dugaan adanya anggota PPK yang aktif sebagai anggota partai. Sanksinya, yang bersangkutan telah diberhentikan. Kemudian, ada petugas PPDP yang diduga tidak melakukan pencoklitan dan ditemukannya sekretariat PPS yang menghadiri deklarasi pasangan calon bupati dan wakil bupati. “Kita ketahui ketiganya juga sudah ditindak dengan upaya penggantian ketiganya,” paparnya.

Pelanggaran lainnya adalah dugaan aparatur sipil negara (ASN) menghadiri deklarasi salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati. Pelanggaran administrasi itu telah ditindaklanjuti dengan keluarnya surat teguran dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tanggal 26 Maret dengan tembusan Kemenpan-RB, Inspektorat, Panwaslu dan lainnya.

Ada juga dugaan kepala dan perangkat desa yang menghadiri deklarasi pasangan calon, telah ditindaklanjuti dengan diberi peringatan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Ciamis. “Semuanya telah ditindak sesuai ketentuan. Namun 13 (pelanggaran) itu bukan masuk kepada ranah pidana, melainkan hanya administrasi,” paparnya.

Sedangkan enam laporan yang dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu diantaranya dugaan pembagian kalender dan stiker bergambar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam pembagian dan pembuatan akta kelahiran oleh Disdukcapil, dugaan kampanye di tempat ibadah berupa pembagian kerudung di masjid dan dugaan pembagian modul berisi program salah satu pasangan calon bupati serta wakil bupati kepada jamaah masjid.

Ada juga dugaan ASN tercantum dalam daftar tim pemenangan salah satu pasangan calon, dugaan anggota PPK merangkap jabatan sebagai sekdes dan kades dan dugaan adanya anggota PPK merangkap sebagai pendamping desa. Keenam laporan itu tidak terbukti dan dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu.

“Jadi enam tersebut tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur, karena bila memenuhi unsur itu harus ada tiga. Seperti penyampaian visi dan misi, pemaparan program dan ajakan,” jelas Uce. (isr)

 

Facebook Comments

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.