Kades Berparpol Hanya Diimbau

116
0
DIKI SETIAWAN / RADAR TASIKMALAYA SENI LOKA. Ribuan anggota PGRI Kabupaten Tasikmalaya mendengarkan materi dari Direktur Pengawas Kemendikbud Waskandar di DPRD.

TASIK – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPMDPAKB) Kabupaten Tasikmalaya sudah melayangkan surat imbauan kepada para kepala desa (kades) agar tidak terlibat menjadi pengurus partai politik (parpol). Hal ini berkaitan dengan ditemukannya beberapa kades yang tercatat sebagai pengurus parpol.
Kepala Bidang Pemerintah Desa (Pemdes) DPMDPAKB Kabupaten Tasikmalaya Agianto Ahmad Tahir S STP MSi mengatakan dalam surat tersebut ada tiga poin yang ditekankan. Yakni kades tidak menjadi pengurus partai politik. Kades tidak menjadi anggota dan atau pengurus organisasi terlarang. Kades tidak ikut serta dalam dukungan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. “Kami sudah imbau, dan menegaskan bahwa kepala desa haru netral,” ujarnya kepada Radar, kemarin (24/11).
Dalam menyikapi hal tersebut, kata dia, DPMDPAKB hanya bisa memberikan imbauan atau mengingatkan. Untuk penindakan ada di ranah Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu).
Berbeda dengan Agianto, Ketua Panwaslu Kabupaten Tasikmalaya Dodi Juanda mengatakan penindakan terhadap kades yang jadi pengurus parpol bukan kewenangan panwaslu. Melainkan pemerintah kabupaten (pemkab). Panwaslu hanya bersifat membantu mengumpulkan data para kades yang berparpol.
Menurut dia, penyebaran surat imbauan dari DPMDPAKB kepada kades tidak akan ada daya tekan. Dinas terkait seharusnya bisa lebih tegas dalam memperingatkan kades yang terlibat parpol. “Karena kan peraturannya sudah jelas dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 tenang desa. Bahwa kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik jadi kenapa mesti ada imbauan lagi?” tandasnya. (yfi)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.