Kades Cikadu Cisayong Tasik Dituding Jegal Program BSPS untuk Warganya

858
0

CISAYONG – Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Cikadu Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasik, menjadi polemik di masyarakat.

Hal itu, berawal dari munculnya draft yang di dalamnya terdapat perubahan terkait kuota bantuan Program BSPS. Yang seharusnya untuk Desa Cikadu dialihkan ke Desa Sukajadi Kecamatan Cisayong.

Dendi Herdiawan Kepala Desa Cikadu Kecamatan Cisayong mengatakan, isu yang berkembang di masyarakat, dirinya dituduh menjegal bantuan program BSPS untuk warga.

“Dengan adanya isu itu saya selaku kepala desa langsung mengumpulkan masyarakat yang sudah di data, di Aula Desa, untuk mengklarifikasi terkait adanya isu itu. Namun saat dimintai klarifikasi malah terjadi kericuhan dan rapat dibubarkan,” ujarnya kepada Radar, Rabu (08/07).

Dendi mengungkapkan, jika itu merupakan kebijakan kepala desa dalam pengajuan, ketika bantuan sudah ada lalu dijegal, hal itu tidak lah masuk logika.

Sebelumnya, hal itu, didiamkan dirinya sambil mencari informasi. “Namun tiba-tiba di masyarakat ramai bahwa program BSPS dijegal oleh kepala desa,” ujar Dendi.

Dendi mengaku tidak menerima dan mencari sumber informasi siapa orang yang menyebarkan isu bahwa dia yang menjegal.

Ia mengaku tidak mengetahui jika warga memiliki data bahwa tidak tercantum nama Desa Cikadu sebagai penerima program BSPS.

Namun Desa Sukajadi yang sebelumnya tidak mendapatkan, sekarang malah tercantum.

Dendi mengaku menerima bocoran draft dari warga, lalu Ia print out.

Di dalam draft itu terdapat data nama Desa Cikadu dialihkan. Ia mengaku heran, apakah draft ini hanya untuk internal atau konsumsi publik.

Kenapa draft tersebut ada di warga, jika memang ada kaitannya dengan desa minimal datang ke desa.

“Ini saya dapatkan dari RT, dan menurut pengakuannya itu dari dinas terkait. Ketika saya sudah punya data ini, lalu saya tanya ke dinas terkait data tersebut. Namun dari pihak Dinas tidak merasa mengeluarkan data tersebut,” kata dia.

Lalu Dendi menanyakan, kenapa Desa Cikadu dialihkan dan diberikan tanda merah. Dan Ia terus cari tahu data tersebut.

Di dalam draft tersebut juga kenapa ada nama Kabid, sekalipun belum ditandatangani.

Dendi meminta kepada Dinas PUTRPP khususnya bidang perumahan agar mengklarifikasi dan menerangkan terkait draft tersebut yang sebenarnya.

Ia pun menanyakannya kepada kepala Desa Sukajadi, minimal ini ada berita acara namun ini sama sekali tidak ada.

“Tentunya warga akan percaya dengan adanya data tersebut dan menuding saya yang menjegal bantuan program rutilahu tersebut. Makanya saya panggil pihak Dinas PUTRPP hari ini untuk menerangkan kepada masyarakat bahwa saya tidak pernah menjegal, dan draft tersebut bukan dari dinas,” ungkapnya.

Dendi mengaku akan melaporkan oknum warga yang sudah menyebutkan jika dirinya telah menjegal program BSPS tersebut.

Sebab dengan menuduh pihaknya sebagai penjegal program, sudah mencoreng nama baik dirinya selaku kepala desa Cikadu.

“Saya harap oknum yang sudah mencemarkan nama baik saya agar segera menghadap dan meminta maaf sebelum saya melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib. Rencana saya akan laporkan kejadian ini Senin depan,” kata Dendi.

Dede Iskandar salah satu anggota BPD Desa Cikadu menyebutkan, bahwa di dalam draft tersebut kuota BSPS Desa Cikadu dialihkan ke Desa Sukajadi.

Bahkan waktu melakukan survei pun kepala Desa Cikadu menyatakan, bahwa hal itu semua tidak benar

“Draft pertama itu Desa Cikadu mendapatkan kuota 50, sekarang jadi Desa Sukajadi yang menerimanya.Yang namanya masyarakat tentunya hanya tahu bedah rumah, mau itu BSPS, Rutilahu atau RTLH,” kata dia.

Dengan adanya kuota 50 ini, tentunya warga sangat menyambut baik. Hanya saja disayangkan dan kecewa kenapa jadi dialihkan ke desa yang lain.

“Memang sebelumnya juga di Desa Cikadu pernah mendapatkan kuota BSPS, namun tidak banyak. Kepala desa menolaknya dengan alasan tidak mau ricuh,” ucapnya.

Sementara itu, H Ruslan Munawar Kabid Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan dan Permukiman (PUTRPP) Kabupaten Tasikmalaya, menyebutkan belum ada pengalihan apapun terkait BSPS di Desa Cikadu.

“Pengalihan itu merupakan wewenang yang memiliki anggaran. Dalam hal ini tim Tenaga Ahli (TA) dari anggota DPR RI yang mengusung anggaran,” kata dia.

Jadi, pihaknya karena belum mendapatkan SK terkait pelaksanaan itu jadi belum tahu itu dialihkan atau tidak.

Terkait adanya isu pengalihan, itu tergantung hasil SK dari tim TA. Dinas tidak ada kewenangan untuk mengadakan pengalihan dan kaitan dengan apa yang sudah tercantum itu, karena kita sebagai penerima manfaat dari pusat hanya melaksanakan apa yang di anggarkan dari pusat.

Kalo terkait draft itu, Ruslan mengaku tidak pernah mengeluarkan.

Hasil rapat di desa, diminta untuk mencari data itu dari mana sumbernya.

“Kalo ada oknum dari dinas, tidak tahu juga. Kita kaget ketika diperlihatkan data itu, karena tidak pernah mengeluarkan data tersebut,” ungkapnya.

“Kami akan mencari tahu siapa yang sudah menyebarkan draft TFL itu, dan menanyakan maksud dan tujuannya. Saya juga ingin tahu dasar dan kepentingannya apa, sehingga itu jadi polemik,” sambungnya.

Ke depan, kata dia, pihaknya akan lebih hati-hati dalam proses bekerja. “Karena bagaimana pun dengan munculnya draft itu menjadi pelajaran,” ucap Ruslan.

(radika robi)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.