Hanya untuk Warga Kabupaten Tasik
SIAPA BUPATI & WAKIL BUPATI PILIHAN ANDA?

3.1%

19.3%

7.2%

70.4%

Kades Panjalu Ciamis Jadi Tersangka Korupsi, Pencalonan dalam Pilkades Tidak Gugur

2299
0
radartasikmalaya.com
2 mantan Kades di Ciamis yang terlibat kasus korupsi saat hendak dititipkan di Lapas Ciamis, Rabu (16/09). iman s rahman/ radartasikmalaya.com

CIAMIS – Meski statusnya sudah menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi, Petahana Kepala Desa (Kades) Panjalu Kabupaten Ciamis, inisial RA tak lantas gugur dalam pencalonannya dalam Pilkades.

Hal tersebut diungkapkan Kabid Pemdes Dinas Pemberdayaan  Desa (DPMPD) Kabupaten Ciamis, Risa Sugara SSTP MSi.

“Jika jadi tersangka dan ditahan, tidak membatalkan pencalonan. Contohnya, kalaupun nanti yang bersangkutan itu menang dalam Pilkades dan dilantik, tetap saja diangkat dalam kesempatan pertama dan nantinya diberhentikan,” jelas Risa kepada Radar, Kamis (17/09) pagi.

“Namun pemberhentian itu juga menunggu bila terbukti dan ada putusan atau vonis pengadilan,” sambungnya.

Risa menambahkan, dimana tindak pidana korupsi itu tidak melihat tuntutan masa tahanan, melainkan jika sudah vonis, baru diberhentikan.

Lanjut dia, jika RA menang dalam pilkades dan sudah dilantik tapi bersangkutan statusnya masih ditahan dan belum ada vonis pengadilan, sifatnya diberhentikan sementara, sambil menunggu keputusan.

“Jika sudah benar-benar ingkrah dari Pengadilan atau vonis, baru bisa diberhentikan,” katanya.

Pihaknya menghimbau serta mewanti-wanti kepada Kepala Desa, Mantan Kades serta para Calon kades yang nanti menang dan menduduki di kantor desa, agar pengelola anggaran sesuai peruntukanya.

“Dalam pelaksanaannya harus transparan serta akuntabel. Tentunya semua itu agar terhindar dari permasalahan hukum kedepannya,” ucap Risa.

Sementara itu, Sekretaris Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Ciamis, M Abdul Haris menambahkan, pihaknya prihatin dengan adanya beberapa mantan kades yang tersandung hukum.

Hal ini menjadi pekerjaan berat bagi APDESI, tentunya kedepan akan menjalin dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) bagi para Kades yang tersandung hukum.

“Kalau sudah masuk ke ranah hukum, tentunya pihaknya juga tidak bisa interpensi. Namun, kedepan akan kerjasama dengan lembaga bantuan hukum,” ujarnya.

Diungkapkan Haris, para Kades yang tersandung persoalan hukum itu banyak penyebabnya.

Pertama, karena ketidaktahuan, ketidakpahaman atau yang kami pahami di desa itu banyak aturan-aturan baru atau perubahan aturan.

“Makanya kami akan kerjasama dengan kepolisian agar memberikan pemahaman kepada para Kades dalam penggunaan anggaran yang baik dan benar. Ini untuk meminimalisir Kades yang tersandung hukum,” tandasnya.

(iman s rahman)

Berita Terkait :

2 Mantan Kades Nagarajaya & Panjalu Ciamis Dipenjara, Ini Dugaan Korupsinya..

2 Mantan Kades Nagarajaya & Panjalu Ciamis Terlibat Korupsi, Begini Kata Pengacaranya..

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.